Nasional

Korban 27 Juli Tolak Kasusnya Dibuka Kembali
Rabu, 09 Juni 2004 | 19:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Korban tragedi berdarah 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Komite Pengawasan Kecurangan Pemilihan Presiden 2004 (KPK Pilpres) secara tegas menolak kasus 27 Juli dibuka kembali. Hal ini disampaikan salah satu korban yang menjabat Ketua KPK Pilpres Andi Arief hari ini (9/6), di Jakarta.

Menurut Andi, yang didampingi beberapa korban lainnya, kasus 27 Juli hanya salah satu taktik bagi Megawati untuk memenuhi ambisi politiknya. Seharusnya kasus 27 Juli diselesaikan secara tuntas oleh negara, tetapi jika dilakukan semasa kampanye, ini hanya untuk mempertahankan kekuasaan Megawati.

Sebelumnya, lanjut Andi, Megawati telah membiarkan kasus ini dan justru berkomplot dengan sisa Orde Baru untuk membentuk dan melangsungkan pemerintahannya, terutama sewaktu menjatuhkan Abdurrahman Wahid.

Para korban meyakini Megawati mengetahui akan terjadi penyerangan pada 27 Juli. Saat itu Jumat, 27 Juli 1996, Megawati diketahui akan hadir di markas PDI, tetapi Megawati tidak muncul sampai markas PDI diserang aparat keamanan.

“Ini praktek kecurangan oleh Megawati dalam pemilu presiden. Jika kasus 27 Juli mau dituntaskan, Megawati juga harus dipanggil,” tandasnya. Komite ini juga melihat Megawati telah menggunakan struktur kekuasaan TNI dan Polri untuk membuka kasus 27 Juli.

Selain meminta Megawati diadili, Komite ini akan mengawasi kecurangan pemilu dengan mendirikan pengawasan independen selama pemilu berlangsung. Pengawasan terutama dilakukan terhadap Megawati dan Wiranto.

Secara tegas Andi mengatakan Komite tersebut akan menjegal calon presiden (capres) Wiranto dan Megawati dalam pilpres mendatang, sehingga keduanya tidak lolos dalam putaran kedua pemilu.

Menurut Andi, penjegalan dilakukan karena Megawati dan Wiranto telah menggunakan kendaraan partai yang penuh kecurangan dan sarat dengan praktek politik uang.

Saat ditanya kenapa capres lain tidak disinggung, Andi menjawab, “Komite ini akan berkonsentrasi pada kubu Wiranto dan Megawati karena keduanya memiliki potensi kecurangan yang lebih banyak dibanding kubu SBY, Amien Rais dan Hamzah Haz.”

Sunariah – Tempo News Room