Nasional

Soal Puteh, Pemerintah Dinilai Tidak Satu
Kamis, 03 Juni 2004 | 14:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komnas HAM Hasbalah M Saad menilai pemerintah tidak satu dalam hal pemeriksaan Abdulah Puteh. “Persoalannya sekarang pemerintah itu kesan saya tidak satu. Kalau pemerintah itu satu sikap mulai dari presiden, menteri, Kapolri sampai Jaksa Agung, persoalannya jadi mudah,” kata Hasbalah kepada wartawan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Kamis (3/6).

Menurut Hasbalah berbedanya persepsi dan kepentingan membuat proses hukum menjadi tidak tajam. “Akhirnya kandas di tengah jalan karena tidak sinerginya elemen-elemen dalam pemerintahan, “kata Hasbalah.

Hasbalah juga mengatakan seharusnya semua data dan semua informasi yang ditemukan oleh instansi-instansi yang berbeda harus dikoordinasikan. “Saya belum mendengar ada rapat koordinasi antara temuan-temuan inspektorat (Depdagri) dengan temuan-temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah) dan dengan temuan tim monitoring Aceh yang dipimpin Mar'ie Muhaamad, “ kata Hasbalah.

Menurut Hasbalah tidak ada upaya serius dari inspektorat dalam negeri untuk membenahi aparatnya. “Kalau memang ada kemauan serius ketika pemerintah darurat militer mengumpulkan bukti awal seharusnya diambil alih inspektorat departemen dalam negeri,” kata Hasbalah.

Hasbalah juga menilai seharusnya seluruh atribut kekuasaan dari yang diperiksa harus dicabut supaya pemeriksaan berjalan fair. Tetapi persoalannya, alasan untuk mencabut tersebut menjadi lemah karena perlu pembuktian hukum terlebih dahulu. “Kalau pemerintah ingin memberi kesempatan yang fair bagi pemeriksa, maka non aktif adalah salah satu jalan, “kata Hasbalah.

Angelus Tito – Tempo News Room