Nasional

Xanana Bantah Wiranto Beri Janji
Senin, 31 Mei 2004 | 13:41 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Presiden Timor Leste Xanana Gusmao membantah pertemuannya dengan calon presiden Partai Golkar Wiranto menghasilkan janji-janji yang akan direalisasikan bila Wiranto terpilih menjadi presiden.

“Kalau anda tanya itu anda tidak mengerti arti silaturahmi,” katanya di ruang VIP Bandara Ngurah Rai Denpasar sesaat sebelum kembali ke Dili, Senin (31/5).

Menurut Xanana, pertemuan itu hanyalah pertemuan dua orang sahabat yang–dengan mengutip Wiranto-pernah saling berhadapan di masa lalu. Dia juga membantah memberikan janji kepada Wiranto untuk menghentikan kasus dugaan keterlibatan Wiranto dalam pelanggaran HAM di Timtim pasca jajak pendapat guna memuluskan perjuangan Wiranto.

Xanana sendiri menolak memberikan waktu untuk melakukan jumpa pers. Wartawan hanya diberi kesempatan untuk mencegatnya dan mengajukan dua pertanyaan saja. Padahal sebelumnya melalui SMS, Koordinator Media Center Wiranto, Despen Ompusungu, menyebut akan adanya acara jumpa pers itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto dan Xanana Gusmao telah melakukan pertemuan pada Sabtu (30/5) malam di Hotel Oberoi, Legian, Kuta. Usai pertemuan tertutup selama 1,5 jam itu Wiranto mengatakan bahwa keduanya hanya melangsungkan pertemuan kekeluargaan.

Kasus dugaan pelanggaran HAM, menurutnya, sama sekali tidak dibicarakan. Anehnya, kuasa hukum mantan Panglima ABRI itu, Muladi dan Yan Juanda Saputra, turut serta dalam pertemuan itu.

Sementara itu, Jaksa Agung Timtim Longinhos Monterro mengungkapkan, kasus dugaan pelanggaran HAM itu secara resmi belumlah ditutup. Tapi pihaknya masih menunda pengajuan berkasnya ke pengadilan untuk menunggu keputusan Dewan Nasional tentang masalah itu.

Dewan Nasional sendiri akan dibentuk dalam satu-dua bulan ini dan akan berfungsi untuk menentukan garis-garis besar kebijakan Timor Leste, khususnya dalam bidang hukum. “Undang-undangnya sudah dibuat dan pada bulan Agustus akan mulai bersidang,” tegasnya. Dewan ini akan dipimpin oleh presiden dan beranggotakan perwakilan parlemen, Mahkamah Agung dan perwakilan masyarakat.

Meskipun belum terbentuk, menurut Monterro, saat ini ada visi bersama di kalangan pemerintah dan parlemen, bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh Serious Crime Unit (SCU) bentukan PBB, bukanlah tanggung jawab pihak Timor Leste untuk menuntaskannya. Selain itu ada kesepakatan pula bahwa negara baru tersebut tidak akan berkonfrontasi dengan Indonesia demi kepentingan nasionalnya.

Monterro mengatakan, di masa lalu SCU memang memiliki kekuatan dan kewenangan yang sangat luas. Namun dengan peralihan pemerintahan ke Pemerintahan Timor Leste, maka kewenangan itu kini berada di bawah kendalinya.

“Memang masih ada orang asing di SCU yang menentang kebijakan-kebijakan saya,” katanya. Di luar mereka itu, menurutnya, kalangan LSM dan aktivis HAM masih sulit menerima kebijakan pemerintah. SCU sendiri, tegas dia, akan ditutup pada Desember mendatang.

Ketika ditanya apa reaksi Pemerintah Timor Leste bila nantinya PBB membentuk panel khusus yang akan mengkaji ulang kasus tersebut, Monterro menyebut tidak berwenang menjawabnya. “Masalah itu sudah dibicarakan Presiden dengan Ibu Mega, silahkan tanya beliau,” katanya.

Menurut Monterro, masalah pelanggaran HAM itu memang tidak menjadi prioritas Presiden Xanana. Hal itu karena visi jangka panjang Xanana yang lebih berkonsentrasi pada penegakan hukum di dalam negeri.

“Bayangkan saja untuk kasus pelanggaran HAM itu kami bisa mengeluarkan 4 juta dolar setahun,” katanya. Selain itu, pertimbangan stabilitas pembangunan di Timor Leste yang sangat tergantung pada hubungan baik dengan Indonesia juga menjadi faktor utama.

Pertemuan dengan Wiranto, menurutnya, bukan berarti mereka yakin bahwa Wiranto akan menjadi Presiden RI mendatang. Sebab, komitmen untuk berhubungan baik dengan Indonesia tidak tergantung siapa pemimpin nasionalnya. “Kalau pun Ibu Megawati yang menjadi Presiden, kebijakan kami tetap sama saja,” tegasnya.

Rofiqi Hasan - Tempo News Room