Nasional

Unjuk Rasa Penolakan Capres-Cawapres Militer Berdatangan
Jum'at, 21 Mei 2004 | 16:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta, Malang, Mataram, Kendari: Enam tahun reformasi diwarnai berbagai unjuk rasa. Di Jakarta, sekitar seratus orang dari Forum Mahasiswa Kawasan Timur mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan penolakannya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden dari militer. "Militer tidak berhak memimpin negeri ini setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998. Kami menolak negeri ini dipimpin kalangan militer maupun eks militer," kata Rahayaan Rusli juru bicara Forum Mahasiswa Kawasan Timur (FORMAT) di Jakarta, Jumat (21/5).

Rahayaan juga mengingatkan, banyak kasus pelanggaran HAM, munculnya perebutan tanah rakyat tanpa ganti rugi yang layak, maraknya KKN dan penindasan hak-hak sipil dalam memperoleh informasi, terjadi pada masa orde baru yang dipimpin seorang militer.

Demo ini dilakukan dengan membawa spanduk yang berisi penolakan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden dari militer dan bendera FORMAT. Demo kemudian dilanjutkan menuju bundaran HI. Juga menurut Rahayaan untuk memperingati 6 tahun tumbangnya rezim Orde Baru, nanti malam beserta elemen aksi lainnya akan mengadakan renungan di KPU.

Bahkan di Kendari, sekitar 400 mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Kota Kendari menahan tiga unit truk milik TNI/Polri saat melakukan aksi unjuk rasanya. Ketiga truk itu terdiri atas dua unit milik TNI dan satu lainnya milik Polresta Kendari. Kedua truk milik Batalyon 725 Woroagi yang disandera itu sedang dalam perjalanan pulang mengantar kembali markasnya satu satuan setingkat kompi prajurit TNI yang baru saja usai mengikuti upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, satu unit truk milik Polresta Kendari yang ikut disandera saat itu sedang mengangkut anggota polisi dari kesatuan Pengendali Massa (Dalmas) yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya aksi mahasiswa.

Awalnya, sempat terjadi ketegangan karena para mahasiswa bersikeras tidak memperbolehkan ketiga kendaraan milik aparat keamanan itu untuk lewat di jembatan Pasar Baru yang dijadikan lokasi unjuk rasa. "Karena TNI-Polri, tragedi Trisakti dan Semanggi terjadi hingga menelan korban mahasiswa," kata Koordinator Aksi, Nasrun Rely dalam orasinya. Menurut Nasrun, capres seperti Wiranto tidak pantas untuk ikut dalam pemilihan presiden, karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggung-jawab dalam dua tragedi itu.

Penolakan terhadap capres dan cawapres dari kalangan militer juga datang dari Malang. Di sela-sela memperingati enam tahun runtuhnya orde baru dan berjalannya reformasi, ratusan orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Malang, Komite Rakyat Anti-Militerisme (Koramil) dan Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi (AMUK) Universitas Muhammadiyah Malang, menuntut agar kalangan militer tidak maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang..

"Majunya calon presiden dan wakil presiden militer selain membuktikan betapa kalangan militer dan pendukungnya tidak sudi terhadap proses penegakan supremasi sipil, juga ditakutkan akan mengembalikan pola pemerintahan yang militeristik. Ingat, dalam sejarah kita di masa Orde Baru, militer adalah biang bencana di Republik ini," kata Nadhif, Juru Bicara Koramil.

Wujud militeristik, kata Nadhif, sampai sekarang masih tampak nyata dari peran politik militer lewat lembaga teritorial TNI. Dengan alasan pengembangan lembaga ekonomi, TNI masih menduduki sejumlah tanah milik rakyat, seperti dalam kasus Senggreng di Kabupaten Malang dan Raci di Pasuruan. Selain itu, kepolisian seperti terlihat dalam kasus penembakan petani di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Sulawesi Selatan dan penangkapan Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustad Abu Bakar Ba'asyir juga menunjukkan wujud militeristik itu,

Sementara itu, aksi unjuk rasa anti militeristik juga terjadi di Mataram. Bahkan, Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Mataram dan sejumlah orang yang berpakaian menganiaya mahasiswa yang menggelar aksi di depan kantor Gubernur NTB itu. Akibat kejadian itu, seorang mahasiswa, Sabarudin, 22, tahun, berdarah pada keningnya akibat terkena pukulan hingga kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.

Abdi Purmono, Dedy Kurniawan, Muhammad Fasabeni, Sujatmiko – Tempo News Room