Nasional

PKS Dukung Capres yang Membuat Pernyataan Hitam Di atas Putih
Minggu, 16 Mei 2004 | 21:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera meminta Capres dan Cawapres yang meminta dukungan partainya berani membuat pernyataan hitam diatas putih atas kesangggupan melaksanakan sejumlah komitmen yang diminta partai ini. Bila kelak kemudian hari Capres tersebut ingkar melaksanakan sejumlah komitmen itu, akan diminta mengundurkan diri. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejatera, Hidayat Nurwahid usai acara pernyataan sikap mengutuk tindakan Amerika terhadap tahanan Irak, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (16/5).

Beberapa kriteria yang akan diajukan PKS sama seperti yang pernah diumumkan Majelis Syuro sebelumnya. Pertama, calon presiden harus memiliki kemampuan dan kemauan menjadi panutan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini diukur tidak hanya pada komitmen lisan tetapi dari cacatan masing-masing.

Kedua, calon presiden harus memiliki sikap kenegarawanan. Ukuran kenegarawan menurut Hidayat adalah bagaimana komitmen untuk membangkitkan Indonesia ke depan, termasuk komitmen tidak mengulangi kesalahan presiden-presiden sebelumnya. "Seorang yang masih mengulangi kesalahan presiden sebelumnya dalam bentuk apapun akan sulit dikatakan negarawan karena ia akan malah menjerumuskan Indonesia terbenam ke lumpur yang lebih dalam," ujarnya.

Komitmen ketiga adalah seseorang yang tidak menjadikan jabatan sebagai kerakusan. Ciri tidak rakus jabatan menurut Hidayat mereka tidak akan melakukan rangkap jabatan. "Kalau dia seorang ketua partai, dia tidak akan merangkap sebagai ketua partai dan mejadi presiden," tambahnya. Selain itu mereka juga tidak akan menggunakan fasilitas negara diluar kepentingan negara.

Kriteria berikutnya mereka harus berpihak secara sungguh-sungguh pada mayoritas bangsa Indonesia, terutama dalam konteks keadilan dan sejahtera. Keberpihak itu ditujukan terutama kepada 'wong cilik' dengan menghadirkan regulasi yang memihak kepada mereka. "Bukan belum apa-apa meningkatkan gaji para menteri dan presiden," ujarnya.

Selain itu PKS juga mengharuskan calon presiden memiliki keberpihakan pada kaum perempuan, dalam bentuk yang sesunguhnya dengan membela harkat dan martabat dengan tidak menjadikan mereka komoditas dengan dieksploitasi untuk kepentingan seksualitas, materi dan kepentingan ekonomi. Tapi menjadikan mereka masyarakat yang maju, berdaya dan merdeka. Dan menjadikan perempuan memiliki peran signifikan dalam perpolitikan.

Kriteria berikutnya capres harus memiliki wawasan menyatukan bangsa dan negara karena kondisi bangsa ini sangat rapuh terhadap imperialisme dan neo kolonialisme. Ke depan, diperlukan presiden yang benar-benar mampu menjaga kedaulatan negara dan menyatukan bangsa Indonesia.

Sedang kriteria lainnya calon presiden adalah harus memiliki wawasan global dan kemampuan diterima ditingkat dunia. "Sehingga kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain," katanya.

Ditanya kepada siapa kira-kira dukungan PKS akan diberikan, Hidayat mengatakan belum bisa memastikan. Menurutnya hingga saat ini belum bertemu dan berbicara dengan masing-masing pasangan calon. Sejauh ini, KPU juga belum memberikan keputusan calon yang lolos. "Jangan setelah diberikan dukungan ternyata pasangan calon itu tidak lolos, kan tidak lucu," katanya.

PKS saat ini masih menunggu keputusan majelis dewan syuro yang masih mencermati dan menimbang perkembangan yang terjadi. "Saya sebagai bagian diantara majelis syuro belum bisa menyebut kepada siapa PKS akan mendukung," tuturnya.

Yang jelas, kriteria itu akan ditawarkan kepada calon yang ingin memperoleh dukungan suara kader PKS. Bila mereka menginginkan dukungan PKS, kata Hidayat mereka harus mau melaksanakan komitmen tersebut. Bahkan pihaknya akan meminta calon tersebut membuat pernyataan hitam diatas putih, dibubuhi materai untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Bila tidak bisa melaksanakan komitmen tersebut, PKS akan meminta mereka mundur.

Ramidi - Tempo News Room