Nasional

Gus Dur Akan Tuntut KPU
Minggu, 16 Mei 2004 | 11:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
JAKARTA -- Calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, menyatakan akan menuntut Komisi Pemilihan Umum setelah penolakan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap gugatan dari pihaknya. Ia menuding KPU telah melanggar Undang-Undang Dasar.

Menurut Gus Dur, niat untuk menggagalkan dirinya menjadi calon presiden berawal dari Surat Keputusan KPU yang isinya cenderung menghalangi pencalonannya dengan mensyaratkan kesehatan fisik. "Adanya SK KPU itu niatan jahat untuk menghalangi saya," tuturnya dalam jumpa pers di kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin.

Ia juga mengungkapkan, ada dua pejabat negara yang menjadi dalang penjegalan dirinya untuk maju sebagai capres. "Ada dua pejabat yang sekarang bepergian keluar negeri yang menjadi dalangnya," ungkapnya.

Di Yogyakarta, Gus Dur berkata, ada salah satu calon presiden yang mendatangi MA dan meminta lembaga itu mengeluarkan keputusan negatif terhadap keikutsertaan dia dalam pemilihan presiden. "Masya Allah, MA kok mau diatur oleh orang luar. Tapi ya memang itu, MA kita pro dengan kelompok penakut. MA kita pengecut," katanya kemarin pagi.

Pada Jumat (14/5) malam, KPU menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani kepada calon presiden dan wakil presiden. Pada berkas BB4 (persyaratan kesehatan) calon presiden Abdurrahman Wahid tertulis TMS yang berarti Tidak Memenuhi Syarat.

KPU juga meminta Gus Dur dan Marwah Daud Ibrahim memenuhi persyaratan administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden. Beberapa persyaratan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat KPU kepada pimpinan PKB, antara lain nomor pokok wajib pajak, fotokopi KTP, Surat Pembayaran Pajak Tahunan dalam lima tahun terakhir, daftar kekayaan, dan surat keterangan tidak dalam keadaan pailit.

Ketua MPR Amien Rais menyarankan agar Gus Dur bersama Dewan Perwakilan Rakyat, KPU, dan Panitia Pengawas Pemilu membicarakan soal itu. "Dalam forum itu, semua pihak dapat mengajukan argumentasi masing-masing dan nanti, apa pun hasilnya, rakyat akan mendukung," kata Amien yang juga maju sebagai capres.

Ia mengaku memahami bahwa kedua pihak, baik Gus Dur maupun KPU, memiliki alasan yang kuat sehingga tetap teguh pada pendirian masing-masing. Gus Dur menginginkan semua kandidat diloloskan dan diserahkan kepada rakyat untuk memilih. Sedangkan KPU melihat, untuk jabatan presiden diperlukan orang yang lengkap kemampuan inderanya sehingga yang bersangkutan bisa lebih maksimal melaksanakan tugas.

Gus Dur sendiri mengatakan, ia tidak mau bertanggung jawab bila keputusan KPU itu menyebabkan massa pendukungnya mengamuk. "Saya hanya mengingatkan saja, jika orang-orang itu bereaksi bukan salah saya," katanya.

Ketua Garda Bangsa, salah satu organisasi massa Nahdlatul Ulama, Imam Nachrowi, mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti apa keputusan Gus Dur menyangkut pencalonannya menjadi presiden.

Menurut Imam, Garda akan mengerahkan massa pendukungnya untuk datang ke KPU jika Gus Dur tak lolos jadi calon presiden. Garda Bangsa, kata Imam, berharap KPU menerima pencalonan Gus Dur tanpa mempersoalkan cacat fisiknya. "Jangan sampai KPU dicoreng oleh perilakunya sendiri," katanya.

Sekretaris Dewan Suro Arifin Djunaedi mengungkapkan bahwa PKB tetap akan memenuhi kekurangan persyaratan administrasi seperti yang diminta KPU. Sebab, menurut dia, kesempatan untuk mencalonkan Gus Dur masih terbuka sampai pengumuman dari KPU pada 22 Mei.

Pengurus PKB Kofifah Indar Parawangsa menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada kompromi politik pada saat amendemen ketiga untuk menentukan persyaratan menjadi presiden.

Kompromi saat itu adalah pasal mengenai "terdakwa" didrop untuk kepentingan Golkar, persyaratan calon Presiden "harus sarjana" juga didrop untuk PDIP, sedangkan PKB meminta agar "persyaratan jasmani" diganti "kemampuan secara jasmani dan rohani" yang artinya kapabilitas kepemimpinan. "KPU dan IDI kan tidak ikut rapat amendemen saat itu," kata Kofifah.

Di pihak lain, Ketua PB NU Ahmad Bagja memperkirakan dukungan mayoritas warga NU akan diberikan kepada Hasyim Muzadi yang menjadi calon wakil presiden dari PDIP.

Menurut dia, Hasyim Muzadi yang sudah puluhan tahun berkecimpung mengurus NU jauh lebih mengakar dan populer di kalangan nahdliyin. "Pak Hasyim mengurus NU mulai dari ranting, sedangkan Gus Solah (yang jadi pasangan Wiranto dari Golkar), walau punya trah Wahid, baru beberapa tahun aktif di NU," ujarnya.

Ia menyatakan, kalaupun Gus Dur tidak maju, pengaruhnya tidak akan menentukan arah dukungan warga NU secara signifikan. "Tapi kalau Gus Dur maju, pasti seru--walau mereka bertarung di lapangan becek," kata Ahmad tanpa memerinci maksudnya.

Syaiful, Ucok, Supriyantho, Mawar, Bagja, Priandono,Budi P