Nasional

PNBK Tuntut Transparansi Pemilu Presiden
Jum'at, 14 Mei 2004 | 16:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Erros Djarot menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih transparan di dalam mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilu presiden mendatang. "Fotokopi rekapitulasi tersebut harus ditempel di tiap TPS (tempat pemungutan suara)," katanya di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/5).

Selain di tiap TPS, KPU juga harus menempelkan hasil penghitungan suara tersebut di tingkat kelurahan, kecamatan. Hal ini diperlukan agar publik tahu dan bisa dilakukan cek silang. "Sekarang ini tidak demikian, silumannya lebih dominan," kata Erros.

Dalam pemilu presiden mendatang, Erros merasa tidak punya keyakinan akan berjalan secara tertib, karena kredibilitas KPU saat ini sudah sangat turun. "Kerusuhan sosial bisa timbul dari masalah-masalah teknis," ujarnya.

Menurut Erros, masalah yang utama perlu dibenahi adalah sistem teknologi informasi yang dipakai oleh KPU. Pasalnya, ia mencurigai adanya manipulasi yang terlalu besar karena penghitungan yang belum fixed (final) namun telah ditayangkan. "Ini sangat insinuatif dan provokatif," katanya.

Erros meminta dalam pemilu presiden sistem teknologi informasi KPU secara on line agar mencantumkan suara yang masuk dari TPS mana saja dapat terlihat. Jadi, kata dia, penambahan suara datang dari mana dapat kelihatan. "Kerja keras sedikit lah, jangan mau uangnya saja," ujar Erros.

Sekretaris aliansi 14 parpol yang menggusung pemerintahan bersih ini juga akan menuntut KPU untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipakai selama pemilu, dan juga mendesak Presiden dan DPR untuk mengaudit keuangan KPU. "Saya punya kecurigaan, biayanya besar tapi hasilnya bikin pusing," kata Erros.

Poernomo G. Ridho - Tempo News Room