Nasional

Presiden: SKBRI Tak Wajib
Kamis, 13 Mei 2004 | 20:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SKBRI) tidak wajib dimiliki oleh warga keturunan Tionghoa. Dia mengatakan, penanda sesorang sebagai warga negara Indonesia adalah kartu tanda penduduk (KTP).

"KTP itulah yang menyatakan kita sebagai warga Indonesia yang sama," kata Presiden dalam acara peringatan enam tahun kerusuhan Mei 1998 di Jalan Hayam Wuruk Jakarta, Kamis (13/5) malam.

Lebih lanjut Mega mengatakan, warga Tionghoa juga harus mulai membuang tata keturunan dalam penyebutan diri mereka. "Jangan merasa sebagai orang keturunan," katanya disambut tepuk tangan para peserta acara.

Mega juga meminta warga Tionghoa tidak lagi membeda-bedakan dirinya dengan warga Indonesia lainnya meski secara fisik berbeda. Perasaan terikat dengan negeri leluhur di Tiongkok, ujar Mega, juga sudah waktunya dikikis. "Saya lihat mereka yang besar di sini sudah lebih bisa berbahasa Jawa," katanya sambil tertawa.

Mengenai tragedi Mei 1998, Presiden mengakui bahwa luka dan perasaan benci memang masih terasa hingga kini. Namun dia menilai sudah saatnya kita bangkit dan bersatu menatap masa depan. Dia merasa haru dengan adanya orang atau kelompok yang terang-terangan memberi maaf kepada pelaku atau otak di balik kerusuhan yang menelan korban jiwa dan harta yang cukup besar itu.

"Semoga dengan doa tadi, kita memperoleh kekuatan, keberanian, dan kerendahan hati untuk mewujudkan rekonsiliasi dan kedamaian dalam kehidupan kita, serta memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang satu dan utuh," kata Presiden seraya terisak.

Peringatan tersebut juga ditandai dengan pencanangan monumen persaudaraan yang akan dibangun di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Hadir dalam acara peringatan ini, Menteri Koordinator Bidang Polkam ad interim, Hari Sabarno, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi, Gubernur DKI Jakatra Sutiyoso, Ketua PBNU Hasyim Muzadi, serta jajaran pengurus Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) yang memelopori pembangunan monumen tersebut.

Deddy Sinaga - Tempo News Room