Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Yudhoyono Bantah Akan Bubarkan Komando Teritorial TNI
Rabu, 12 Mei 2004 | 00:47 WIB

TEMPO Interaktif, Solo: Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah tudingan yang menyebut dirinya akan membubarkan komando teritorial TNI jika ia terpilih menjadi presiden. Ia menyebut rumor itu sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk menyudutkan dirinya. "Kita tidak punya platform partai yang akan membubarkan komando teritorial TNI mulai dari Kodim hingga Kodam. Jadi (tudingan) itu semua tidak benar," ujarnya di hadapan sekitar seribu orang anggota tim suksesnya dari berbagai Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY yang berkumpul di Gedung Ghraha Wisata Niaga, Solo, Selasa (11/5). Acara ini bertajuk "Ramah Tamah Tim Sukses SBY".

Penegasan tersebut disampaikan Yudhoyono menjawab pertanyaan salah seorang pendukungnya bernama Esti dari
Kabupaten Sukoharjo. Yudhoyono kemudian menceritakan asal muasal masuknya program pembubaran komando teritorial TNI itu ke dalam platform Partai Demokrat karena ulah pihak-pihak tertentu. "Memang ada dokumen yang mengangkat platform Partai Demokrat yang seolah-olah akan membubarkan komando teritorial TNI. Tapi itu ulah pihak-pihak tertentu yang sengaja memasukkan ke dalam website PD. Tiga bulan lalu kita sudah mencari-cari dengan teliti dari mana sumbernya tapi belum ketemu siapa yang memasukkan itu tidak jelas," papar Yudhoyono.

Ia menyebut langkah-langkah tersebut sebagai sebuah propaganda hitam yang diarahkan kepadanya. "Saya melihat itu bagian dari black propaganda. Saya mengingatkan janganlah kita semua menggunakan black propaganda karena itu mengarah pda character assasination (pembunuhan karakter)," ungkapnya.

Munculnya tudingan tersebut, lanjut SBY, membuat pimpinan Partai Demokrat dan dirinya cukup repot. Ia harus bertemu dengan Panglima TNI untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. "Saya dan pimpinan Partai Demokrat sudah menjelaskan persoalan ini kepada Panglima TNI baik tertulis dan lisan. Saya harus menelepon Panglima TNI, KSAD dan menyatakan itu tidak benar. Kita tidak ingin diadu domba," tambahnya.

Dikatakan Yudhoyono, dirinya memang menggagas perlunya reformasi TNI. Tapi konsep pembubaran komando teritorial itu tidak ada. "Saya memang menggagas perlunya reformasi TNI tapi tidak ada kok tiba-tiba Kodim,
Korem, Kodam harus dibubarkan. Tidak ada konsep seperti itu (pembubaran) untuk membangun kekuatan pertahanan dan keamanan. Jadi itu memang black propaganda," tegasnya.

Menyinggung maraknya aksi unjuk rasa dari masyarakat yang menentang calon presiden dari kalangan militer, dia mengaku tidak mempermasalahkannya. Ia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi. Hanya saja dia meminta kepada mereka yang tidak setuju dengan capres dari militer agar tidak menghalangi orang lain yang ingin memilih dirinya ataupun capres militer lainnya. "Kalau tidak setuju SBY atau capres dari militer yang jangan pilih dong. Begitu pula sebaliknya kalau ada orang yang ingin milih saya ya jangan dihalangi. Ini demokratis, serahkan semua kepada rakyat karena merekalah yang menentukan," tuturnya.




Anas Syahirul - Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Megawati-Hasyim Akan Daftar ke KPU Besok Pagi
Yudhoyono dan Wiranto Diprediksi Lolos ke Putaran Kedua
Kadin Undang Jusuf Kalla Paparkan Visi Ekonomi
Muzadi Yakin Pencalonannya Sesuai Khitah NU
Gus Dur Temui Bagir Manan Di MA
Tidak Ada Konsensus Kabinet Hamzah-Agum
Kelompok Pendukung Amien Rais di Banyumas
PAN Daftarkan Amien-Siswono
Agum Siap Mundur Dari Kabinet
Megawati Batal ke Australia
> selengkapnya...


Referensi

Jadwal Pemilu 2004 untuk Presiden dan Wakil Presiden
NU Versus NU
Electoral Threshold
Profil Hasyim Muzadi
PP RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
UU RI nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Keputusan KPU No. 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2004
> selengkapnya...

Website

Partai Demokrat
Info Pemilu
Anti-Politisi Busuk
Politisi Busuk
Partai Keadilan
> selengkapnya...


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [3]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< May,2004>>
MSnSl RK JS
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data