Nasional

LSI: Hasil Jajak Pendapat Tidak Bisa Dipesan
Selasa, 11 Mei 2004 | 21:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat politik Denny J.A. membantah kabar tak sedap bahwa dia dan lembaga ini didesain menjadi bagian dari tim sukses calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga jajak pendapat ini didirikannya bersama peneliti Saiful Mudjani dan Mohamad Qodari dengan dana bantuan pemerintah Jepang.

"Hasil beberapa jajak pendapat calon presiden memang menunjukkan kecenderungan responden memilih Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang kami lakukan hanya setia pada data itu," kata Denny lugas pada konferensi pers di Hotel Sari Pan Pasific, Selasa (11/5) sore.

Menurut Denny, bisa saja hasil jajak pendapat terakhir LSI yang dijadwalkan dilakukan dua minggu sebelum hari pemungutan suara pemilihan presiden dan akan diumumkan 3 Juli mendatang menunjukkan kandidat lain di posisi teratas. "Kalau misalnya nama Wiranto yang muncul dari data survei, dengan enteng saya akan katakan bahwa sesuai data; the next president is Wiranto," katanya sambil tertawa.

Kabar tentang afiliasi politik lembaga survei yang gencar melakukan jajak pendapat seputar pemilihan umum ini merebak pekan lalu di sebuah harian nasional. Selain dipicu selalu bertenggernya nama SBY --demikian Yudhoyono populer disapa-- di pucuk klasemen kandidat presiden terfavorit, belakangan Denny sendiri memang beberapa kali menemani Yudhoyono beranjangsana politik. Terakhir, Denny nampak mendampingi bekas Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu menemui cendekiawan muslim Nurcholish Madjid.

"Komitmen awal pendirian LSI memang membuka diri pada siapa saja publik yang meminta data hasil penelitian. Kebetulan saja kalau belakangan SBY yang sering mengundang kami," kata Denny. Selain itu, sebagai ilmuwan politik, doktor lulusan Ohio University, AS ini, mengaku memang terdorong untuk mengetahui informasi politik termutakhir dari tangan pertama.

Sebelum tuduhan sebagai tim humas SBY, sebelumnya Denny mengaku pernah juga dituding sebagai "orangnya Taufik Kiemas" karena sering nampak bersama suami Presiden Megawati itu. "Saya akui saya empat kali ke luar negeri bersama Taufik Kiemas dalam perjalanan khusus," katanya. Namun, tambah Denny, itu bukan berarti dirinya mengubah hasil jajak pendapat untuk menguntungkan Megawati atau PDI Perjuangan.

Saiful Mudjani menguatkan penjelasan Denny, dengan menyatakan bahwa LSI didirikan non-partisan dan sampai saat ini tidak pernah memperoleh bantuan dana sepeser pun dari partai politik atau kandidat presiden di Indonesia. "Penelitian kami justru ingin menyumbang data akademis untuk penelitian mengenai pemilih di Indonesia. Selain itu, memprediksi opini publik lebih awal adalah elemen penting di sebuah negara demokrasi, yang bisa membantu proses merumuskan kebijakan publik," kata Saiful panjang lebar.

Selain itu, proses penelitian di LSI, menurut Saiful, tidak memungkinkan sebuah polling bisa dipesan hasilnya. "Yang melakukan wawancara dengan responden adalah peneliti lapangan kita yang ada di 345 desa dan kota di setiap provinsi di Indonesia. Satu peneliti untuk satu desa atau kota," katanya. Data mentah itu lalu diserahkan pada tim peneliti lain yang melakukan tabulasi. "Jadi saya tidak memegang data itu sejak awal. Saya hanya menganalisa data hasil tabulasi," kata Denny dengan nada agak tinggi. "Analisa saya lalu diperiksa oleh peneliti LSI lainnya; Mohamad Qodari dan terakhir, Saiful Mudjani," katanya lagi. Jika analisa yang dia buat tidak berdasarkan data hasil survei, kata Denny, Qodari atau Saiful pasti akan mengoreksinya. "Kami semua mempertaruhkan kredibilitas akademis kami di sini," katanya.

Sejauh ini, menurut Denny, dibandingkan hasil jajak pendapat lembaga survei lain, akurasi polling LSI cukup baik. Prediksi urutan kemenangan Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP sesuai hasil pemilu pun, kata dia, tidak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat LSI dua pekan sebelum hari pemungutan suara, 5 April silam.

Di akhir klarifikasinya atas isu miring itu, Denny mengaku sempat tak habis pikir mengapa kabar itu menerpa lembaganya. "Dana untuk lembaga ini nyaris saja dihentikan. Bayangkan bagaimana nasib 345 peneliti kami di pelosok desa di seluruh Indonesia? Apa yang menghembuskan isu ini tak berpikir sampai ke sana?" katanya.

Wahyu Dhyatmika - Tempo News Room