Nasional

Pemerintah Minta Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji
Selasa, 11 Mei 2004 | 16:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama meminta subsidi biaya penyelenggaraan haji yang ditanggung oleh jemaah haji. Hal ini diajukan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, hari Selasa (11/5) di Jakarta. Ia beralasan permintaan ini karena para jemaah haji adalah warga negara yang juga pembayar pajak.

"Kita sudah perjuangkan bertahun-tahun agar pemerintah memberikan subsidi ini," kata Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Taufiq Kamil kepada Tempo News Room. Menurutnya, setidaknya dari yang kecil dulu, seperti obat-obatan yang diperlukan jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji. "Banyak komponen yang bisa disubsidi," tambahnya.

Komisi VI DPR RI sendiri dalam kesimpulannya masih mempertimbangkan pemberian subsidi tersebut. Hal ini harus dipertimbangkan dengan Komisi Anggaran, karena akan mengambil alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam kesempatan tersebut Komisi VI juga meminta agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2005 harus turun dari tahun 2004. Menurut para anggota Komisi VI, hal ini sebagai kenang-kenangan dengan berakhirnya tugas mereka, sehingga meminta Departemen Agama kreatif dan inovatif dalam mengatur manajemen penyelenggaraan hajinya.

Namun Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya hal itu pada Tim Kecil atau Panitia Kerja yang dibentuk DPR dengan Departemen Agama untuk menentukan besarnya BPIH. Diharapkan Panitia Kerja ini dapat menetapkan besaran BPIH pada tanggal 27 Mei sebelum DPR reses.

Maria Ulfah - Tempo News Room