Nasional

Anggota KPU Tak Ikut Panitia Tender Logistik
Senin, 10 Mei 2004 | 20:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) pesimis distribusi surat suara sampai tempat pemungutan suara akan selesai tepat waktu, 10 hari sebelum pemilu presiden. Oleh karena itu, KPU memutuskan anggota KPU tidak ikut dalam kepanitiaan tender keperluan logistik pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, sebagian proses pengadaan akan dilakukan di daerah. "Keputusan ini diambil agar anggota bisa fokus pada pemilihan presiden," kata Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti di kanto KPU, Jakarta, Senin (10/5).

Ramlan menjelaskan, KPU juga masih memutuskan untuk tidak menbeli kertas tambahan untuk surat suara pemilu
presiden. Dia menambahkan, saat ini KPU membutuhkan sekitar 1600 ton kertas, untuk membuat surat suara
sekitar 150 juta lembar. Sedangkan, sisa kertas untuk pemilu legslatif diperkirakan mencapai 3400 ton, 1400
sisa di gudang, dan 2000 ton ditempat lain, seperti perusahaan percetakan.

KPU juga sudah memperkirakan desain surat suara untuk pemilu presiden ini. Dalam pemilu kali ini, KPU
memperkirakan, jumlah pasangan yang akan dicalonkan oleh partai sekitar enam pasangan. Dengan perkiraan
enam pasangan, kata Ramlan, KPU memperkirakan memerlukan surat suara berukuran empat kali lebih
kecil dibandingkan ukuran dalam pemilu legislatif. "Untuk nama calon, kami tidak akan mencetak tetapi
akan ditulis tangan karena waktu percetakan yang terbatas," kata Ramlan.

KPU juga memutuskan untuk menambah pengaman dalam kertas untuk surat suara pemilu presiden. Padahal
sebelumnya, KPU telah menerima presentasi dari tiga perusahaan yang menawarkan berbagai jenis pengaman.
Keempat perusahaan itu, kata Ramlan, PT Pura Barutama, PT Jasuindo, dan PT Wahyu Abadi. "Dalam rapat pagi
ini, kami sepakat surat suara pemilihan presiden tidak akan memakai security tambahan. Karena kami beranggapan tanda tangan KPPS saja sudah meruapakan pengaman tersendiri," kata Ramlan. Pekan lalu, PT Pura Barutama menawarkan pengaman jenis materai seharga Rp 60. Sedangkan, Wahyu Abadi dan Jasuindo menawarkan
pengaman jenis hidden image.

Untuk transparansi, kata dia, KPU akan menambahkan satu formulir hasil perhitungan suara di TPS. Formulir
ini nantinya akan ditempelkan di TPS agar bisa di akses oleh masyarakat. Apabila ada dugaan adanya PPS
yang mencoblos dan memasukkannya ke dalam kotak seperti dugaan dalam pemilu legislatif, kata Ramlan, KPU akan memeriksa itu melalui berita acara pemilihan di TPS. Sedangkan, secara keseluruhan formulir yang akan
disediakan oleh KPU ini, antara lain, lembaran pertama, berisi tandatangan KPPS dan saksi. Lembaran kedua
untuk data pemilih, ketiga untuk sertifikat hasil perhitungan suara. Rencananya, KPU akan menyerahkan pengadaan formulir ini di daerah.

Sementara itu, pesimisme terungkap dari pernyataan Wakil Sekretaris Jendral KPU Sussongko Suhardjo dalam
menyelesaikan logistik pemilu. Sempitnya waktu yang disediakan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003
tentang Pemilu Presiden membuat KPU harus bekerja lebih ektra, apalagi beberapa kali KPU telah mundur
dari jadwal yang mereka buat sendiri, seperti dalam pengumuman dan penetapan hasil pemilu legislatif. Hal
ini, kata Sussongko, membuat KPU hanya memiliki waktu maksimal 19 hari untuk mendistribusikan logistik
pemilu presiden ke TPS.

Sedangkan, kata dia, dalam distribusi logitik pemilu legislatif lalu, KPU telah menghabiskan waktu efektif
40 hari. Dia memperkirakan, proses percetakan surat suara akan berlangsung mulai 26 Mei mendatang.
Dasarnya, kata dia, proses pengambilan nomer urut baru bisa dilakukan pada 23 Mei. Dia memperkirakan, proses
percetakan surat suara akan berlangsung selama sepuluh hari. "Percetakannya saja pakai mesin lembaran
(sheet)," kata dia. Proses distribusi harus sudah sampai di TPS 10 hari sebelum pemilu. "KPU hanya punya
waktu 19 hari," kata dia.

Sussongko menjelaskan, KPU akan membagi proses pengadaan formulir di daerah. Formulir itu nanti akan
diadakan dengan kertas sisa yang berada di Medan, Makassar, Jakarta, dan Surabaya. Sisa kertas ini
digunakan untuk daeah NAD, sebagian provinsi lain di Sumatera, Jakarta dan beberapa daerah di Jawa.
"Sisanya biar daerah yang menentukan sendiri," kata dia. Untuk distribusinya sendiri, Sussongko memastikan
akan menggunakan pesawat.

Purwanto - Tempo News Room