Pendidikan

Partai Politikpun Gagap Bicara Soal Pendidikan
Kamis, 06 Mei 2004 | 16:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tidak ada satupun partai politik (parpol) yang memiliki visi, apalagi komitmen terhadap pendidikan. Demikian disampaikan pengamat pendidikan, HAR Tilaar usai diskusi "Komitmen Parpol Terhadap Pendidkan", di Jakarta, Kamis (6/5). "Jika partai politik punya komitmen terhadap pendidikan, seharusnya anggaran 20 persen seperti diamanatkan UU 20/2003 tentang Sisdiknas dilaksanakan mulai sekarang, jangan tunggu sampai 2009," kata Tilaar.

Tentu saja ini menanggapi paparan Ketua Panitia Anggaran Komisi VI DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhamad Sambas yang mengatakan, PDIP akan memenuhi 20 persen anggaran untuk pendidikan pada 2009. Karena jika dilaksanakan sekarang, bidang-bidang lain akan terbengkalai. "Komisi VI sepakat, mulai 2005 anggaran pendidikan akan meningkat lima persen per tahun secara bertahap sampai mencapai 20 persen dari APBN pada 2009. Tapi, rencana itu masih belum disepakati pemerintah," kata Sambas.

Lain lagi kata perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marzuki Usman yang mengusulkan agar pemerintah menjual seluruh sekolah negeri dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi kepada para pendidik. Usulan kontroversial ini diutarakannya karena dirinya melihat, saat ini pengelolaan sekolah menjadi rebutan banyak pihak. "Agar tidak direcoki banyak orang, sebaiknya sekolah-sekolah diserahkan kepada para guru," katanya.

Sementara itu, wakil dari Partai Amanat Nasional (PAN), Didik J Rachmini menegaskan, PAN mendukung wajib belajar yang saat ini dilaksanakan pemerintah. "Semua pengelola pendidikan agar membebaskan diri dari ideologisasi dan agamaisasi para peserta didik. Yang penting, pendidikan harus dapat mengembangkan potensi anak didik dan generasi masa depan," katanya.

Ketidak-jelasan visi parpol terhadap pendidikan itu juga dinilai tampak dari ketidak-pedulian parpol terhadap masalah kesejahteraan para guru, sebagai motor pendidikan. "Partai politik seharusnya mulai memprioritaskan kesejahteraan para guru: dengan gaji profesional, para guru berkualitas dapat tumbuh. Jika perlu, pemerintah mengadakan lagi ikatan dinas untuk merekrut tenaga-tenaga guru," kata Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Soedijarto.

Tapi lagi-lagi, anggaran selalu menjadi kambing hitam. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Fasli Djalal, pemerintah membutuhkan sekitar Rp. 180 triliun untuk melaksanakan program wajib belajar. Uang itu bisa mengantarkan 39,5 juta anak usia sekolah sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama. "Sampai sekarang, pemerintah tidak punya anggaran sebanyak itu," kata Fasli.

Sita Planasari A - Tempo News Room