Nasional

Hasyim Harus Nonaktif di PBNU
Kamis, 06 Mei 2004 | 14:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Cecep Syarifuddin mengingatkan kepada Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi tentang keputusan rapat pleno gabungan beberapa waktu lalu. Disebutkan, kader NU yang sewaktu-waktu terlibat aktif dalam kegiatan politik, harus nonaktif dari kepengurusan organisasi.

“Tidak perlu diajari, mestinya Pak Hasyim sudah tahu soal itu (keputusn rapat pleno). Seperti yang saya lakukan. Ketika aktif kampanye menjelang pemilu legislatif, saya nonaktif dari organisasi PBNU,” tutur Cecep menanggapi kesediaan Hasyim menjadi calon wakil presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, Kamis (6/5).

Menurut Cecep, kesediaan pucuk pimpinan NU untuk tampil di panggung kekuasaan adalah hak pribadi. Jika di kemudian hari mencari dukungan massa, secara institusi NU tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Agar tidak menimbulkan kebingungan warga nahdliyin, Cecep berkeyakinan, Hasyim Muzadi dengan sendirinya sadar kapan harus aktif dan kapan nonaktif.

Sementara itu, pengurus PBNU yang lain, Ahmad Bagja, berpandangan lain. Menurut dia, tidak ada aturan kader NU harus nonaktif, apalagi mundur, ketika ambil bagian dalam pencalonan presiden maupun wakil presiden. “Kalau pun ada pergantian terhadap Pak Hasyim, harus menunggu agenda muktamar yang akan berlangsung November mendatang,” ujarnya.

Dengan demikian, Bagja menambahkan, tidak perlu ada kebijakan baik dari tanfidziyah maupun suriyah (Rais Aam) untuk menonaktifkan Hasyim Muzadi. “Apalagi meminta mundur. Di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga tidak diatur. Toh, jalannya organisasi masih bisa dikendalikan oleh pengurus lain. Gus Dur pernah melakukan itu,” ujarnya.

Yang penting, kata Bagja, Hasyim Muzadi harus jujur dalam bertindak. “Artinya, sebagai pimpinan NU, Pak Hasyim tidak membawa organisasi untuk kepentingan pribadi selaku calon wakil presiden. Mengingat di NU tidak boleh ada rangkap jabatan."

Apa hal itu mungkin? “Mengapa tidak. Asal Pak Hasyim jujur. Saya kira banyak cara Pak Hasyim menyampaikan pesan kepada warga NU,” katanya. Sejauh ini, menurut dia, belum ada agenda menggelar rapat pleno sehubungan dengan pencalonan wakil presiden Hasyim Muzadi. “Tapi, saya tidak tahu kalau Rais Aam punya rencana lain,” kata Ahmad Bagja.

Elik Susanto - Tempo News Room