Nasional

Pengelola Wilayah Sungai di Asia Bertemu di Malang
24 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Malang: Seluruh pengelola wilayah sungai di Asia berhasil menghimpun diri dalam Network of Asian River Basin Organization (NARBO). Pembentukan NARBO didahului oleh rapat umum yang diikuti oleh 130 peserta dari 15 negara Asia di Hotel Royal Orchid, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Selasa (24/2).

Menurut Dr. Takeyoshi Sadahiro, Direktur Divisi Urusan Internasional (Director of International Affairs
Division) Japan Water Agency, yang menjadi panitia pelaksana, rapat umum NARBO merupakan implementasi
dari pertemuan IWRM (Integrated Water Resources Management/Sistem Pengelolaan Terpadu Wilayah Sungai)
pada Maret 2003 di Kyoto, Jepang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan awal NARBO di Chiang
Mai, Thailand, 20 November tahun yang sama.

IWRM merupakan satu forum pengelolaan air sejagat sejak 1997, 2000, dan 2003. Pembentukkan NARBO
didukung penuh oleh Japan Water Agency (JWA), Asian Development Bank Institute (ADBI), Jepang, dan Asian
Development Bank (ADB) Filipina.

Jabatan ketua diberikan kepada negara yang menjadi tuan rumah pertemuan NARBO. Terkait kesepakatan ini,
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Moch.
Basuki Hadimoeljono terpilih menjadi ketua selama dua tahun. Sekretariat NARBO berkantor di JWA dan
cabangnya di ADB Filipina dan ADBI.

Dari risalah pertemuan diketahui, lembaga pengelola wilayah sungai yang menyatakan bergabung adalah
Indonesia (diwakili Perum Jasa Tirta I dan II), Malaysia, Kamboja, Laos, Cina, Jepang, Pakistan,
India, Korea Selatan, Laos, Filipina, Vietnam, Srilangka, Bangladesh, dan Thailand.

Berlangsung hingga 26 Februari, rapat umum NARBO telah merekomendasikan sejumlah rencana kegiatan antara lain pertukaran informasi dan komunikasi antarpengelola sungai, dengan harapan mendorong peningkatan kerja
sama demi penyelesaian permasalahan sungai secara efektif, terpadu, dan komprehensif.

"Juga menjalin kerja sama antarkota atau antarnegara semacam sister city dalam penanganan sungai. Masalah
pengelolaan sungai ini juga menjadi bahasan karena kemiskinan masih menjadi problem serius dalam
pengelolaan sungai, terutama di negara-negara berkembang. Termasuk menjadi kajian utama adalah keberadaan bendungan," kata Ir. Soekistijono, Direktur Teknik Perum Jasa Tirta I.

Dalam kesempatan yang sama, Moch. Basuki Hadimoeljono mengutarakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam NARBO akan memberi manfaat terutama mendapatkan akses informasi yang lebih banyak, terlebih setelah nantinya Perum Jasa Tirta I dan II akan dikembangkan. "Manfaat lainnya, tentu kita akan semakin diperhitungkan di
dunia internasional. Paling tidak, kita tidak terlalu susah melakukan lobi-lobi maupun negoisasi demi kepentingan pengelolaan sungai-sungai kita," kata Hadimoeljono.

Hadimoeljono mencontohkan pengelolaan sungai oleh Perum Jasa Tirta I yang sudah lumayan. Sebaliknya,
Perum Jasa Tirta II di Jatiluhur ternyata menjual airnya Rp 60 per meter kubik, sementara PDAM menjualnya Rp 1.500 per meter kubik. Saat ini, Hadimoeljono berdalih, PDAM memang masih belum mencari keuntungan. Terkait rehabilitasi sarana dan prasarana, termasuk bendungan yang dikelola Perum Jasa Tirta I, Pemerintah Jepang akan mengucurkan bantuan sebesar Rp 300 miliar selama enam tahun.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sendiri saat ini sedang menangani empat program-pengembangan irigasi
dan rawa, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta konservasi sumber daya
air-dengan anggaran Rp 4,1 triliun, yang terserap di 130 proyek. Dari jumlah proyek ini, 9 proyek
diantaranya berada di pusat dan sisanya tersebar di beberapa provinsi.

Abdi Purmono - Tempo News Room