Nasional

Pemerintah Izinkan Pemantau Asing di Aceh
12 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengizinkan pemantau asing ikut memantau proses pemilu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam demi akuntanbilitas dan transparansi pemilu di seluruh Indonesia.

"Nanti kita akan atur," kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono usai sidang kabinet di Sekretariat Negara, Jakarta.

Perihal Aceh dan Papua adalah bahasan utama sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden Megawati Soekarnoputri. Seluruh menteri Kabinet Gotong Royong hadir dalam kesempatan itu, kecuali Wakil Presiden Hamzah Haz yang sedang berada di Cirebon.

Yudhoyono mengatakan pengaturan itu perlu dilakukan demi keselamatan para pemantau itu. Selain itu perlu juga diatur batasan pamantauan serta lokasinya yang akan diatur oleh KPU daerah dan pusat bekerja sama dengan Penguasa Darurat Militer Daerah.

"Prinsipnya pemerintah akan fasilitasi agar pemantauan berjalan baik. Tapi tidak mengancam keselamatan mereka dan tidak mengganggu operasi terpadu," katanya.

Selain masalah pemantauan pemilu, sidang kabinet juga membahas masa transisi apabila operasi militer berakhir. Intinya, kata Menko, akan dijaga supaya momentum operasi terpadu yang dianggap banyak menghasilkan hal posisitif tidak hilang.

Sebab, "Pada akhirnya keberhasilan penyelesaian Aceh terletak pada rekonsiliasi ekonomi rakyat, rehabilitasi sosial, dan bagaimana mengembalikan aspek kemanusiaanya," kata Yudhoyono.

Menurut Menko, sidang kabinet tidak membahas soal penghentian operasi militer karena masih ada tiga bulan lagi. Ia menjelaskan, yang dibahas hari ini bagian dari evaluasi bulanan yang rutin dilakukan pemerintah.

Namun begitu, soal operasi militer, Menko mengatakan itu tergantung kebutuhan apakah wewenang PDMD masih diperlukan. Bila ya atau tidak dengan asumsi keamanan sudah terjamin maka operasi militer dapat dihentikan.

Tentang Papua, pemerintah tetap berpegang pada kebijakan otonomi khusus dan pemekaran papua. Menko mengatakan ada persoalan yang belum tersosialisasikan, yakni bahwa kedua kebijakan itu dimaksudkan untuk menciptakan tata pemerintahan dan rentang kendali bangsa, serta pembangunan ekonomi lokal yang lebih bagus. Akibat kurang tersosialisasi banyak terjadi konflik di lapangan.

Dia yakin bila hal itu sudah tersosialisasikan dan kehidupan masyarakat kian sejahtera, gerakan separatis dapat terhenti.

Deddy Sinaga - Tempo News Room