Nasional

KPU akan Bertemu 18 Perusahaan Percetakan
05 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pertemuan dengan 18 perusahaan percetakan untuk membahas surat suara di daerah pemilihan tertentu yang menjadi tanggungjawab masing-masing konsorsium perusahaan. "Kami sedang membahas masalah zona, tempat perusahaan percetakan, dan berapa jumlah surat suara untuk masing-masing perusahaan," kata Mulyana W. Kusumah, anggota KPU di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (5/2).

Pertemuan yang direncanakan akan digelar besok (6/2) ini, rencananya akan memanggil Tim Ahli percetakan
KPU, dan 18 perusahaan yang ditunjuk KPU. Sampai sekarang KPU belum menentukan ongkos cetak berdasarkan
perhitungan sendiri. "Kami belum menghitung ongkos cetak dalam rapat hari ini," kata Mulyana. Dia sendiri
juga tidak menjelaskan kapan ongkos cetak hasil perhitungan sendiri itu akan ditetapkan.

Sementara itu, secara terpisah, Mufti Mubarok, project officer PT Temprina Media Grafika, mengatakan pihaknya mengajukan harga untuk ongkos percetakan suara kepada KPU sekitar Rp 400 sampai Rp 500. Meskipun harga ini, diakuinya lebih besar dari pagu yang ditetapkan KPU, yaitu Rp 300. Namun, ia menganggap harga itu wajar. "Kalau 18 perusahaan ini sepakat harganya sekitar itu, bagaimana?" kata dia.

Bagaimanapun, lanjut Mufti, perusahaan merupakan bisnis yang tentunya memiliki prisip ekonomi. Alasan
harga yang lebih tinggi dari pagu ini, menurut Mufti, karena perlunya pemotongan, penyediaan tinta khusus,
dan plat untuk percetakan yang jumlahnya tidak sedikit. "Sedangkan, harga umum itu tidak memperhitungkan itu," kata dia.

Menurut Mufti, berdasarkan perhitungannya, ada sekitar 40 persen dari 600 juta surat suara itu akan dicetak
dengan mesin sheet (alat cetak lembaran). Sisanya, 60 persen surat suara akan dicetak dengan menggunakan
mesin web (alat cetak kertas dalam bentuk roll). Untuk mesin web, kata Mufti, hanya mampu mencetak kertas
dengan lebar 57 cm sampai 58 cm. Sedangkan, 40 persen surat suara itu memiliki lebar 61, 63 dan 66 cm, yang
hanya bisa dicetak dengan mesin sheet.

Seperti diberitakan (Koran Tempo, 4/2), KPU menunjuk 18 konsorsium perusahaan pencetak surat suara.
konsorsium itu, PT Pabelan Cerdas Nusantara, Perum Peruri, CV Setiaji, PT Aneka Ilmu, PT Jenakarya Adi
Indah, PT Dwi Rama, PT Temprina Media Grafika, Perum PNRI, Balai Pustaka, Pundi Mas Putra Indojaya, Pabea
Tata Mandiri, Madju Medan Cipta, Dharma Anugerah Indah, Asia Cemerlang Perdana, PT Genta Singgalang
Pers, Winkarya Lintas Persada, Surya Agung, dan Jarallege Technology.

Sementara itu, KPU saat ini tengah membahas masalah anggaran tambahan yang akan diajukan ke Depatemen
Keuangan. KPU merencanakan minta Rp 800 miliar anggaran tambahan ke Depkeu, diantaranya untuk
honorarium PPK, sosialisasi, dan keperluan logistik KPU. "Tapi saya tidak hafal rinciannya," kata Ramlan
Surbakti, wakil Ketua KPU, di Jakarta, Kamis (5/2) petang. Selain itu, kata Ramlan, anggaran tambahan ini
juga dimaksudkan untuk menambah kekurangan logistik akibat naiknya jumlah pemilih dan tempat pemungutan
suara.

Purwanto - Tempo News Room