|
Nasional
ICW: Gerakan Anti-Politisi Busuk Jangan Elitis
04 Pebruari 2004
TEMPO Interaktif, Surabaya:Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki mengharapkan masyarakat ikut melakukan gerakan tidak memilih politisi busuk setelah daftar caleg tetap (DTC) dikeluarkan KPU, mulai dari tingkat kampung hingga tingkat serikat pekerja.
"Masyarakat harus sudah mulai membuat daftar hitam
yang tidak boleh dipilih, diumumkan atau tidak tak
penting. Yang penting setiap orang membuat daftar
itu," kata Teten di Surabaya, Rabu (4/2).
Menurut Teten, gerakan tidak boleh pilih politisi
busuk jangan menjadi gerakan yang elitis, artinya
gerakan ini harus dilakukan oleh semua golongan
masyarakat. Masyarakat di tingkat kampung, serikat
pekerja, dan sebagainya sudah harus mendiskusikan
daftar calon tetap yang akan dikeluarkan oleh KPU dan
KPUD.
Jika itu dilakukan oleh masyartakat, lanjut Teten,
Pemilu 2004 bisa membuahkan hasil. "Pemilu sekarang
dipilih langsung oleh rakyat. Jika rakyatnya memilih
orang yang salah dengan cara yang salah, tidak akan
ada perubahan," paparnya.
Karena itu Teten berharap orang-orang terpelajar, seperti
LSM, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya
harus mendorong agar ada diskusi-diskusi di tingkat
warga.
"Masyarakat seharusnya mendefinisikan sendiri
kriteria pemimpin mereka dan harus mempunyai nama yang
tidak boleh dipilih dari serikat pekerja, petani, dan
seluruh elemen masyarakat," tandasnya.
Berdasarkan pengalaman lima tahun sejak reformasi bergulir, kata Teten, ternyata bangsa ini telah gagal. Kalau tak ada pembaharuan di elit politik dan tidak ada pembaharuan di struktur politik dengan elit politik yang bersih dan bertanggung jawab hampir tidak mungkin bisa melakukan pemberantasan korupsi.
"Sekarang saja kalau ada kemauan politik, BUMN bisa
dibersihkan dari koruptor. Karena itu gerakan tidak
memilih politisi busuk ingin mendorong agar
demokratisasi yang sudah berlangsung, sistem multipartai, sistem pemilu langsung, betul-betul melahirkan perubahan politik," harapnya.
Teten mengatakan sangat respek terhadap KPU yang
bersikap tegas, misalnya mencoret caleg-caleg yang
mempunyai ijazah palsu. "Itu tidak boleh ditolerir,"
katanya lagi.
Adi Mawardi - Tempo News Room
|
