Nasional

Penguasa Darurat Militer Nilai Aceh Makin Kondusif
03 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Usaha pemulihan keamanan di Aceh selama darurat militer kedua mengalami banyak kemajuan. "Kemanan semakin kondusif. Itu sangat dirasakana masyarakat dalm kegiatan sehari-hari," kata Penguasa Daurat Militer Daerah, Mayjen Endang Suwarya, usai Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan di Kantor Menkopolkam, Jakarta, Selasa (3/2).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Menteri Keungan Boediono, Menteri Pendidikan Nasional Malik Fajar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi dan Menteri Pertambangan dan Energi Poernomo Yusgiantoro. Hadir juga Wakil Kepala Staf Angakatan Darat, Letjen Djoko Santoso, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan Mayjen Soedrajat, dan Direktur Jenderal Imigrasi Depkeh HAM Iman Santoso. Agenda rapat ini mengevaluasi tentang pelaksanaan darurat militer kedua dan pelaksanaan pemberian visa saat kedatangan.

Selain menjelaskan tentang situasi keamanan yang semakin kondusif, Endang juga menjelaskan soal proses peradilan terhadan anggota separatis GAM yang sudah tertangkap. Selain itu pelumpuhan GAM juga terus dilakukan, salah satunya dengan jalan pemotongan jalur distribusi logistik. "Hingga mereka mengalami kesulitan dana operasional dan suplai makanan," jelas Endang.

Endang mengatakan, kehidupan pemerintahan juga berjalan baik di Aceh. Pada darurat militer dimulai ada 1093 desa yang tidak berfungsi dan terpencil. Saat ini tinggal 169 desa yang masih belum bisa berfungsi. "Kita targetkan sebelum Pemilu tidak ada lagi desa yang tidak berfungsi. Walaupun tentu saja memerlukann usaha keras, karena ini daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Selain itu juga pemulihan ekonomi, pembangunan perkantoran, kesehatan dan pendidikan terus berjalan. Endang mengakui dalam pembangunan ini masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Seperti kendala perumahan dan pembangunan kembali sarana pendidikan. Namun, program pembangunan APBD 2004 dan bantuan dari pemerintah pusat diharapkan bisa mengatasi kendala-kendala itu.

Sedangkan mengenai pembebasan sandera yang ditawan oleh GAM, Endang mengatakan, pihaknya sudah berhasil membebaskan 70 orang sandera. Endang menjelaskan, saat darurat militer dimulai GAM telah menawan sekitar 320 orang. Pada darurat militer pertama, pihak TNI/Polri berhasil membebaskan 60 orang sandera. Sedangkan pada darurat militer kedua berhasil dibebaskan 10 orang sandera dari 68 orang sandera. "Tapi jumlah ini diluar yang meninggal atau melarikan diri. Jadi total yang belum diketahui 321, tersebar di wilayah Aceh," katanya.

Menurut Endang, bukan perkara gampang mencari orang. Karena, katanya, kondisi GAM saat ini terdesak dan memaksa mereka terus bergerak. Kalau GAM ini berdiam di satu tempat mereka akan mudah tertangkap. "Itu bukan perkara mudah, belum lagi kalau mereka menyamar menjadi rakyat biasa, butuh waktu dan butuh informasi yang akurat," jelasnya.

Sementara Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan itu menjelaskan tidak akan mengurangi kekuatan TNI/Polri apabila akan mengganggu momentum pemulihanan keamanan di Aceh. Suatu saat, kata Yudhoyono, keadaan darurat militer akan dicabut dan semuanya dikembalikan ke aturan sipil. "Tapi tentunya, tidak saat ini, kekuatan GAM masih cukup nyata baik yang terang-terangan maupun bersembunyi. Dan akan membahayakan kehidupan masyarakat lokal, kalau kita turunkan intensitas operasi pemulihan keamanan," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah bersama TNI dan Polri terus mengevaluasi untuk memastikan kapan saat yang tepat kita turunkan semuanya. Ukurannya adalah, lanjut Yudhoyono, apabila separatis GAM tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendisorganisasi situasi keamanan, melakukan serangan-serangan atau aksi-aksi ofensif yang akan mengguncang keamanan lokal di sana. "Tentunya dengan evaluasi yang cermat, kita bisa melakukan hal yang tepat bagi masyarakat Aceh," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini konsentrasi operasi pemulihan keamanan pada daerah-daerah yang resistensi perlawanan dari GAM itu tinggi. Selain itu, pada daerah-daerah hitam, daerah yang keamanan penduduknya terancam juga menjadi prioritas. Jika TNI/Polri sudah bisa menormalkan daerah tersebut, maka pasukan bisa dialihkan untuk menormalkan daerah lain. "Secara provinsial, saya tidak tahu berapa bulan atau minggu lagi, kalau mayoritas daerah di NAD sudah aman, tentu akan ada penyesuaian operasi yang kita lakukan," jelasnya.

Mengenai Pemilu, dia menjelaskan bahwa penguasa darurat militer daerah sudah mempersiapkan kerjasama dengan partai politik, masyarakat untuk mengamankan proses pemilu 2004 di Aceh. Dengan asumsi, kata dia, pada saat pemungutan suara 5 April nanti, status darurat militer masih berlaku di Aceh, kewenangan masih ditangan PDMD, dan kekuatan yang tersedia tidak berubah. "Kalau tidak ada perubahan yang dramatis, pemilu tetap bisa dilakukan dengan demokratis," katanya.

Dewi Retno - Tempo News Room