Nasional

Sophan: DPP PDIP Melanggar Aturan Main Partai
03 Pebruari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tokoh vokal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sophan Sophiaan, menganggap DPP PDIP tidak konsisten melaksanakan AD/ART dalam menjalankan roda organisasi.

Dia mengaku heran jika suara kritis demi perbaikan partai selalu disikapi dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Salah satu bukti pelanggaran DPP PDIP dalam AD/ART, katanya, adalah dilembagakannya hak prerogatif. Hak bagi ketua umum yang bisa berimbas pada keputusan sewenang-wenang itu justru tidak diatur dalam AD/ART dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diusung PDIP.

Menurut Sophan, dalam dua tahun terakhir aroma kesewenang-wenangan itu begitu terasa. Ia mencontohkan banyak gugurnya kader PDIP menjadi pemimpin di daerah hanya karena persoalan hak prerogatif seorang ketua umum.

"Ini tidak adil, tidak fair, dan berbahaya bagi demokrasi," ujar suami artis Widyawati yang memilih keluar sebagai anggota DPR ini kepada Tempo News Room, Selasa (3/2).

Dirinya, ujar Sophan, sudah sejak pelaksanaan Kongres Bali dan dilanjutkan dalam Kongres Semarang berupaya melakukan perubahan soal hak interogatif. Namun rekan-rekannya sendiri di lingkungan DPP PDIP kebanyakan acuh tak acuh menanggapi gagasan tersebut.

Dia bahkan menangkap kesan mereka yang memilih diam karena alasan kepentingan pribadi terkait jabatan di DPP PDIP atau di parlemen dan legislatif. Selain itu secara tegas Sophan menuding sikap kebanyakan rekan-rekannya itu semata-mata karena alasan pragmatisme.

Menurut Sophan, usulan serupa juga disampaikannya beberapa bulan terakhir hingga berujung pada usulan diselenggarakannya kongres luar biasa.

"Demi kepentingan menyelamatkan partai, saya bahkan berani mencalonkan diri sebagai ketua, jadi usulan pembentukan badan penyelamat partai positif dan harus didukung," ujar Sophan.

Ecep S. Yasa - Tempo News Room