Nasional

TNI akan Penuhi Syarat GAM dengan Catatan
26 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: TNI akan memenuhi persyaratan yang diajukan GAM dalam upaya pembebasan Fery Santoro dan sandera lain bila itu merupakan persyaratan terakhir. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/1) mengatakan pihaknya akan menyetujui permintaan gencatan senjata yang diajukan GAM asalkan ada jaminan bahwa seluruh sandera akan dibebaskan. "Permasalahannya bukan hanya bagaimana memenuhi persyaratan yang diajukan GAM agar sandera bisa dibebaskan. Tetapi sejauh mana kasus ini merupakan kasus terakhir," kata dia.

Seperti diberitakan, GAM meminta pemerintah dan TNI untuk melakukan gencatan senjata selama 48 jam. Persyaratan itu diajukan berkaitan dengan permintaan TNI agar GAM membebaskan sandera, termasuk juru kamera RCTI, Fery Santoro. Sejauh ini belum bisa dipastikan, apakah syarat yang diajukan itu hanya untuk membebaskan Fery Santoro atau keseluruhan sandera. "Saya belum tahu itu," katanya.

Sutarto mengatakan, dalam kasus ini bukan berarti TNI tidak bersedia untuk berkompromi. TNI akan melihat kondisi yang berkembang. Bila GAM berjanji bahwa kasus itu merupakan yang terakhir, maka permintaan akan dipenuhi. Namun, kepastian atau janji itu harus benar-benar ada. TNI tidak ingin setelah persyaratan ini dipenuhi, GAM akan mengajukan syarat berikutnya, mengingat banyaknya jumlah sandera yang ditahan.

Ia menjelaskan, sejauh ini, telah dilakukan negoisasi pemerintah dengan GAM. Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Palang Merah Indonesia (PMI) yang berkoordinasi dengan Menko Polkam. Sebelumnya, Sekjen PMI mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui persyaratan GAM soal gencatan senjata. Menanggapi hal itu, Panglima mengaku belum mendengar tentang persetujuan itu. Masalah gencatan senjata 48 jam juga belum didiskusikan di lingkungan TNI. Pada dasarnya, kata dia, TNI keberatan atas adanya persyaratan GAM. "Kenapa harus pakai syarat? Kalau mau dilepasin, lepasin aja," kata dia. Namun masalah itu harus dibicarakan dulu dengan pemerintah sebelum TNI mengambil tindakan.

Retno Sulistyowati - Tempo News Room