Nasional

MPMI: Ginandjar dan Tutut Politisi Bermasalah
20 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ginandjar Kartasasmita dan Siti Hardiyanti Rukmana yang merupakan pejabat masa orde baru masuk dalam kategori politisi bermasalah versi Manifesto Politik Mahasiswa Indonesia(MPMI). Hal ini diungkap saat peluncuran posko pelaporan politisi bermasalah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (20/1). "Kita sepakat Ginandjar dan Tutut merupakan politisi bermasalah," ujar Ahmad Rofiq, ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saat deklarasi Manivesto Politik Mahasiswa Indonesia.

Untuk itu MPMI merekomendasikan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan lagi pilihan mereka agar tidak memilih kedua nama yang sudah mereka sebutkan. Menurut Ahmad, penyebutan nama Tutut dan Ginandjar merupakan kelanjutan dari penentuan politisi bermasalah versi MPMI. Sebelumnya, organisasi tersebut juga telah menyebut beberapa nama seperti Akbar Tandjung dan Wiranto.

MPMI yang mencanangkan gerakan anti politisi bermasalah didukung delapan organisasi kepemudaan dari berbagai agama seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia.

Pada kesempatan ini Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif mengharapkan, gerakan ini dapat didukung masyarakat luas. "Saya senang sekali jika masyarakat menjadi masyarakat yang kritikal," ujar Syafi'i. Dirinya mengharapkan, gerakan ini dapat terus meluas. "Berjuang terus sampai malaikat maut menjemput," tambahnya.

Syafi'i juga mengungkapkan kekecewaannya karena HMI mengundurkan diri dari gerakaan ini. "Saya kecewa sebagai alumni HMI, kenapa HMI harus mundur," katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Andi Malarangeng juga merupakan alumni dari HMI. "HMI mundur dari gerakan ini saya agak menyesal," ujar Andi.

Mundurnya HMI pada detik-detik terakhir menurut Syafi'i, sangat disayangkan terlebih lagi jika ada tekanan-tekanan. "Kalau mereka mau ditekan-tekan, idealismenya (HMI) dipertanyakan," katanya.

Selain Andi dan Syafi'i Ma'arif hadir juga Sekjen PBHI Johnson Panjaitan dan beberapa perwakilan partai politik. Posko pelaporan polisiti bermasalah yang baru saja diluncurkan berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang terkait gerakan anti politisi bermasalah dan tempat masyarakat melaporkan nama-nama politisi yang dianggap bermasalah dengan disertai fakta dan bukti otentik.

Priandono Kusumo - Tempo News Room