Nasional

Pengadaan Barang dan Jasa Publik Rawan Korupsi
15 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesia Procurement Watch (IPW) menilai, kegiatan pengadaan barang dan jasa publik disinyalir sebagai lahan korupsi kolusi dan nepotisme. "Termasuk juga Pengadaan barang di PLN penuh dengan praktek korupsi," kata Badan Pengawas IPW, Batara Lumbanraja, dalam jumpa pers di DPR, Jakarta, Kamis (15/1).

Menurut Batara, bila kebocoran terjadi dalam pengadaan barang dan jasa untuk perlengkapan dan peralatan pelayanan publik, sudah tentu akan mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. "Jelas kebocoran ini merugikan masyarakat luas, apalagi di PLN," ujarnya.

Walaupun dampaknya sangat besar dan meluas, dia menilai, kegaitan pengadaan barang dan jasa ini di instansi pemerintah hanya melibatkan sekelompok birokrat saja. Seringkali malah terjadi di lingkungan yang terbatas dan tertutup. "IPW akan memperkuat peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi pemerintah," kata Hayle Muhammad, Direktur Investigasi IPW.

Untuk itu IPW membuka Hotline pengaduan dan informasi di Kotak Pos 8877 JKSTB, Telepon/Fax (021) 829 6452, e-mail ipwacth@cbn.net.id dan website www.ipw.or.id. Masukan dari masyarakat ini akan ditindak lanjuti Tim Investigasi IPW untuk memastikan kebenaran pengaduan dan informasinya.

Muhamad Fasabeni - Tempo News Room