Nasional

Papua Bisa Bernasib seperti Aceh
13 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Solidaritas Nasional untuk Papua menilai tahun 2003 sebagai tahun devide et impera bagi daerah Papua. Biang keladinya adalah terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah yang memicu pertengkaran.

Solidaritas juga menilai eskalasi politik ditahun ini akan semakin meningkat. Hal ini bukan saja karena ada pelaksanaan pemilu, tetapi juga karena ada peningkatan konsentrasi militer yang berlebihan. Menurut Koordinator Harian Solidaritas Papua, Emi Sahertian, di Jakarta, Selasa (13/1), tidak menutup kemungkinan Papua bernasib sama seperti Aceh.

Ia melihat model penyelesaian daerah konflik yang diterapkan di Aceh bisa jadi juga dipakai sebagai model untuk penyelesaian daerah konflik lainnya seperti halnya Papua. Indikatornya terlihat dari diturunkannya pasukan tentara bantuan operasi di sejumlah kabupaten, seperti di Jayawijaya dan Manokwari, selain rencana pembukaan sejumlah Kodim dan Kodam di Jayawijaya. "Darurat militer di Aceh dan Timor-timur memang berbeda, tapi blue print dan model penyelesaian daerah konflik di mana pun sama," ujar Emi.

Penambahan pasukan dan pengiriman Satuan Gabungan Intelijen ke sejumlah daerah di Papua diprediksi akan meningkatkan kekerasan di Papua. Sebab, menurut dia, perlawanan dari Organisasi Papua merdeka bersenjata tidak signifikan. Dia menduga OPM tersebut adalah bentukan atau binaan intelejen. Penambahan pasukan di Papua itu juga memunculkan desas-desus pada rakyat Papua bahwa operasi militer dalam skala rendah sedang berlangsung di Papua. Ini bisa jadi sebagai bagian dari rencana operasi militer tahun 2005 di Papua bila perang Aceh bisa dikendalikan.

Menurut Emi, persoalan sosial poltik di Papua saat mendesak untuk segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga harus menjawab bahwa kecemasan masyarakat bahwa daerah Papua akan mengalami nasib seperti Aceh, tidak beralasan. Emi juga menilai saat ini pemerintah sudah waktunya untuk lebih terbuka dan menggunakan pendekatan yang demokratis dalam merespon keinginan sebagian masyarakat Papua.

Oleh karena itu, Solidaritas Papua mendesak dilakukannya penundaan pemekaran provinsi Papua sampai terpenuhinya kesiapan teknis dan kultural, dilaksanakannya otonomi khusus secara murni dan sungguh-sungguh. Serta segera diterbitkannya peraturan pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua dan dan dilakukannya dialog nasional antara pemerintah dan rakyat Papua.

Ramidi - Tempo News Room