Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Nasional

Pemerintah Harus Talangi Dana Cadangan Stok Beras Nasional
13 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) minta pemerintah untuk menyusun sistem pendanaan cadangan stok beras nasional. Karena selama ini pendanaan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga mempertinggi harga dasar beras Bulog. "Selama ini, dana pengadaan cadangan stok beras dipinjam Bulog dari bank komersial," kata Widjanarko Puspoyo, Kepala Perum Bulog, di Jakarta, Selasa (13/1). Kebijakan ini lah yang dinilai membebani Bulog, lantaran ada bunga pinjaman dengan hitungan komersial sebesar 15 persen.

Selain pembebanan bunga, penambahan kalkulasi biaya dengan semakin lamanya beras disimpan membuat harga dasar penjualan beras Bulog kepada pemerintah menjadi tinggi. Padahal, lama penyimpanan beras yang dibeli Bulog rata-rata minimal enam bulan dengan akumulasi bunga 15 persen. "Kalau saja pemerintah mau menalangi dulu dengan memasukkan anggaran cadangan stok beras nasional ke dalam APBN, biaya pengadaan tidak akan dibebani bunga. Ini sudah semestinya dilakukan pemerintah," kata Widjanarko.

Tiap tahunnya, diperlukan satu juta ton beras untuk pengadaan cadangan stok nasional. "Setara dengan Rp. 3 triliun," kata Widjanarko. Jumlah itu lah yang diminta Bulog untuk ditalangi pemerintah. Harga pokok penjualan beras juga bisa menjadi lebih rendah, bila pemerintah mensubsidi cadangan beras untuk pengadaan stok nasional. "Tinggal memilih, mau mensubsidi pembelian beras untuk stok nasional atau mensubsidi raskin," katanya lagi. Bila mensubsidi pembelian beras stok nasional pemerintah harus membayar di muka, sehingga tidak akan terkena bunga. Tapi untuk raskin, bisa dibayar belakangan karena ditalangi oleh bank terlebih dahulu.

Sebenarnya pemerintah sama-sama mengeluarkan uang. Hanya saja, uang yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit bila pemerintah mau membayar di muka. "Tiap tahunnya, pemerintah harus menyediakan Rp. 4,8 triliun untuk mensubsidi pembelian beras bagi rakyat miskin.

Anastasya - Tempo News Room

Kirim Komentar   | Baca Komentar

 

 

dibuat oleh danendro : Radja
Berita Terkait

Kebijakan Pasar Bebas Beras Abaikan Petani
Bulog: Indonesia Tetap Perlu Impor Beras
Pembenahan Manajemen Impor Beras Sangat Mendesak
Bulog DKI: Harga Pangan Relatif Stabil
Bulog Siap Operasi Pasar

 
Berita nasional Lainnya

PKB Calonkan Sophan Sophian Sebagai Cawapres
(Rabu, 28/04/2004 | 00:33 WIB)
KPU Siapkan Tata Cara Debat Pemilu
(Rabu, 28/04/2004 | 19:29 WIB)
Amien Rais Masih Bungkam Soal Pasangannya
(Rabu, 28/04/2004 | 18:24 WIB)
Siswono Juga Mengaku Dilamar Wiranto
(Rabu, 28/04/2004 | 18:00 WIB)
KPU Tak Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Capres
(Rabu, 28/04/2004 | 17:17 WIB)
Hamzah: PDIP Terima Visi dan Misi PPP
(Rabu, 28/04/2004 | 16:22 WIB)
Wiranto Periksa Kesehatan
(Rabu, 28/04/2004 | 15:59 WIB)
Gus Dur: Saya Tidak Akan Gandeng Militer Jadi Cawapres
(Selasa, 27/04/2004 | 20:31 WIB)
SBY Mengajak NU Bergabung Dalam Pemerintahannya
(Selasa, 27/04/2004 | 19:53 WIB)
Cawapres PDIP Ditetapkan Tanggal 3 Mei
(Selasa, 27/04/2004 | 11:46 WIB)

Index Berita





 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data