Nasional

Pemilih Membengkak, KPU Minta DPR Cairkan Dana
12 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana untuk meminta DPR agar mencairkan dana cadangan Pemilu 2004 karena kenaikan daftar pemilih tetap dari perkiraan semula. "Dari data terbaru yang kami terima ada kenaikan 700 ribu pemilih sehingga logistiknya akan mengalami kenaikan," kata Ramlan Surbakti, wakil Ketua KPU, di kantor KPU, Jakarta, Senin (12/1).

Menurut Ramlan, permintaan penambah anggaran ini dilakukan KPU karena indikasi kenaikan jumlah pemilih
akan menyebabkan kenaikan surat suara, kartu pemilih dan perlengkapan administrasi. Karenanya, Ramlan
berharap DPR akan mencairkan dana cadangan yang besarnya Rp 500 juta itu.

Sebelumnya, dari anggaran Rp 3,9 Triliun yang diajukan KPU, DPR menyetujui hanya Rp 3 Triliun. DPR juga
menyetujui dana cadangan pemilu Rp 500 juta. Dana inilah yang diharapkan KPU untuk bisa dicairkan untuk
memenuhi biaya logistik akibat penambahan jumlah pemilih.

Soal kapan KPU akan meminta secara resmi ke DPR, Ramlan belum mengetahuinya. Yang jelas, kata dia, Biro
perlengkapan dan keuangan tengah merinci berapa dana anggaran yang akan diminta KPU. "Kami berharap pekan
ini sudah bisa mengajukan secara resmi ke DPR," kata dia.

Tentang penambahan jumlah pemilih ini, Ramlan menjelaskan, KPU memberi batas bagi Panitia Pemungutan
Suara untuk mendaftarkan nama pemilih yang sudah terdaftar ada. Pendaftaran ini hanya bisa dilakukan
terhadap pemilih yang sudah terdaftar saja. "Untuk yang belum terdaftar di PPS, tidak bisa ikut pemilu,"
kata Ramlan.

Terhadap penambahan jumlah pemilih ini, KPU memberi batas akhir penyerahan daftar pemilih oleh BPS untuk
menyelesaikan proses pedataan sampai 29 Januari mendatang. Selain itu, KPU juga memberi batas akhir
masuknya nama pemilih untuk dicetak kartu pemilihnya pada hari yang sama.

Sementara itu, menurut Ramlan, data terakhir jumlah pemilih yang diberikan BPS kepada KPU berjumlah
145.701.637 atau 2.618.297 lebih besar dibanding hasil oleh cepat yang dilakukan BPS. Peningkatan terjadi di seluruh provinsi kecuali di Provinsi Riau, Kepulaun Riau, dan Papua.

Di Riau ada penurunan sebanyak 68.495 pemilih menjadi 2.684.072 pemilih. Kepulauan Riau ada penurunan dari
data olah cepat sebanyak 801.528 menjadi 767.669 pemilih setelah melalui proses pencocokan dan penelitian. Bagitu pula di Papua yang turun 2.106 pemilih dari 1.084.710 dalam olah cepat menjadi 1.084.710 setelah pencocokan dan penelitian.

Kemungkinan, kata Ramlan, data ini akan terus bertambah. Ramlan beralasan, di DKI masih ada 800 orang yang sudah terdaftar di PPS belum melaporkan diri. "Karena itu kami masih akan memperkirakan jumlah peningkatan pemilih, untuk mengajukan penambahan anggara," kata Ramlan.

Purwanto - Tempo News Room