Nasional

Pemerintah akan Selesaikan E-Strategy pada 2005
09 Januari 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan menyelesaikan perumusan strategy pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi nasional (E-strategy) pada 2005. Hal ini, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati negara-negara peserta pertemuan puncak masyarakat informasi dunia (WSIS) di Jenewa Swiss, pertengahan Desember lalu.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif mengatakan, pemerintah sendiri sebenarnya saat ini juga tengah menyusun rencana pengembangan sistem informasi nasional. "Tinggal kita sempurnakan saja," katanya kepada Tempo News Room usai pemaparan hasil WSIS di kantornya, Jakarta, Jumat (9/1).

WSIS menghasilkan dua kesepakatan bersama yang dituangkan dalam deklarasi prinsip bagi masyarakat informasi dan rencana kerja. Di antara delapan prinsip deklarasi itu antara lain, prinsip pembangunan infrastruktur, prinsip akses pengetahuan dan informasi, serta prinsip pembangunan kepercayaan dan keamanan penggunaan teknologi informasi-telekomunikasi. Pada 2005, rencana kerja masing-masing negara yang dituangkan dalam E-strategy akan dilaporkan dalam WSIS II di Tunisia.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati target-target yang harus dicapai negara peserta pada 2015. Target-target itu antara lain, pada tahun itu 50 persen desa dan wilayah negara peserta telah terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan internet, serta menghubungkan semua tingkat pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, perpustakaan umum, kantor pos, pusat kebudayaan, badan arsip hingga fasilitas rumah sakit ke dalam sistem informasi nasional. Selain itu, semua negara juga harus dapat memastikan semua warganya mendapatkan akses televisi dan radio.

Indonesia sendiri, kata Syamsul, kemungkinan besar tidak akan mengambil komitmen target itu. Dengan kondisi Indonesia yang tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, akan sangat sulit memenuhi target-target tersebut.

Syamsul mengatakan, untuk mempercepat penyebaran akses informasi dan telekomunikasi, pemerintah harus membuat biaya akses menjadi lebih murah. "Tinggal kita pilih mana, menurunkan biaya internet dan telekomunikasi serta menurunkan pendapatan negara, atau menaikan pendapatan tapi penyebaran akses internet dan telekomunikasi menjadi lambat," katanya.

Sapto Pradityo - Tempo News Room