Nasional

Golkar Nilai Kinerja Pemerintahan Mega Kurang Baik
29 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Golkar tidak terlalu puas terhadap kinerja pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Hal itu terungkap dalam catatan Akhir tahun 2003 Fraksi Partai Golkar yang dilansir dalam sebuah konferensi pers, Senin (29/12). “Saya gambarkan FPG kurang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini karena banyaknya inkonsistensi,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Mohammad Hatta.

Untuk penilaian kinerja tersebut, Partai berlambang beringin menyoroti 33 poin sepanjang tahun 2003 antara lain masalah kepemimpinan di ASEAN, status darurat militer di Aceh, penanganan kasus teror, masalah perbatasan, pengkajian implementasi pemisahan TNI dan Polri, Pengaturan lembaga kepresidenan, Potensi gangguan pelaksanaan Pemilu , masalah ketidak berpihakan pemerintah kepada petani.

Soal perbatasan negara misalnya, Golkar menganggap seharusnya pemerintah mengingatkan negara tetangga agar mendasari hubungan bilateral dengan dasar saling percaya. “Bila negara tetangga tidak bersedia bekerja sama di tahun mendatang. Maka pada waktunya kami akan menyatakan negara tersebut sebagai musuh NKRI,” kata Hatta.

Masalah pembatasan kuota Haji juga menjadi sorotan akhir tahun. Partai Golkar berpendapat Menteri Agama harus mundur. “Menteri Agama seharusnya bertanggung jawab secara moral dan politik,” kata Hatta.

Pemerintah pimpinan Megawati juga dinilai tidak berpihak kepada petani yang jumlahnya mencapai 27 juta kepala keluarga atau 100 juta jiwa. “Kebijakan perberasan merugikan petani. Harga beras selalu dijual dibawah harga produksi,” ujar Hatta. Kondisi petani diperburuk dengan maraknya beras dari luar negeri yang legal maupun selundupan.

Dalam urusan beras, Golkar menganggap pemerintah tidak mempunyai cetak biru (blue print) yang jelas sehingga pembangunan di desa mengalami degradasi sehingga menimbulkan pengangguran dan urbanisasi. Nasib yang serupa dengan petani padi juga menimpa petani tebu.

Masalah penegakan hukum yang menyangkut ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mendapat perhatian khusus Fraksi ini. “Kita mendesak MA agar tidak takut mengeluarkan putusan yang menurut FPG, pak Akbar tidak bersalah,” kata Hatta. Dirinya juga mengharapan tidak ada diskriminasi dalam kasus ini. “Kita harap sebelum tahun baru sudah ada putusan,” kata Hatta.

Priandono Kusumo - Tempo News Room