Nasional

UMR Dinilai Rugikan Pekerja Berpendidikan Rendah
19 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Upah Minimum Regional (UMR) dinilai merugikan pekerja berpendidikan rendah. Saat ini tujuan UMR di Indonesia sudah menyimpang yang semula sebagai jaring pengaman. Namun saat ini UMR menjadi standar untuk menentukan gaji pekerja formal.

Menurut salah satu peneliti SMERU, Asep Suryahadi, pengusaha cenderung enggan merekrut tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Alasannya mereka harus membayar upah karyawan sesuai UMR. "Pengusaha lebih condong menggunakan mesin sehingga banyak tenaga kerja yang tertolak di sektor formal," katanya di Jakarta, Jumat (19/12).

Tenaga kerja yang tertolak di sektor formal akhirnya lari ke bidang informal seperti berdagang sate dan berjualan di pinggir jalan. Pekerja sektor informal jarang bahkan tidak pernah bersinggungan dengan pemerintah. Lingkungan kerja sektor informal dianggap tidak kondusif. "Apalagi mereka tidak memiliki asuransi," kata Asep.

Hal senada dikemukakan Direktur SMERU Sudarno Sumarto. Dia menilai pekerja informal sangat dieksploitasi. "Sektor informal banyak dipengaruhi kebijakan pemerintah," katanya. Banyak pungutan liar yang diambil dari sektor ini. Tentu saja pengutan tersebut menambah masalah di pekerja tingkat bawah.

UMR tidak merugikan semua pekerja. Bagi pekerja lulusan S1, UMR dianggap menguntungkan. "Sebaiknya ada kebijakan bagi tenaga kerja yang pendidikannya rendah," tuturnya. Sudarno mengatakan harus ada perlindungan terhadap pekerja tingkat bawah.

Agriceli - Tempo News Room