Ekonomi Bisnis

LSM Pertanyakan Koordinasi Kebijakan Beras
19 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Penentang WTO mempertanyakan dasar kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengimpor beras mendekati masa panen raya petani. Menurut Koordinator Koalisi Roman Lendong dalam diskusi bertajuk "Impor Beras dan Nasib Petani" yang diadakan Yayasan Bina Swadaya, Kamis (18/12), Bulog ataupun pemerintah tidak memiliki data yang cukup baik mengenai jumlah ketersediaan beras nasional.

"Berbagai kebijakan beras nasional sekarang mencerminkan tidak adanya koordinasi Deptan, Deperindag, dan Bulog," kata Roman. Usulan Bulog untuk menyerahkan mekanisme pengawasan beras selundupan kepada masyarakat, dinilai Roman sebagai tindak lepas tangan institusi ini.

"Kami paham status Bulog yang sekarang sebagai perum tidak lagi membuatnya berfungsi sebagai penyangga," kata dia. Namun, paling tidak seharusnya Bulog melakukan inisiatif untuk kembali mengingatkan pemerintah akan fungsinya menjaga ketahanan pangan nasional. "Kalau diserahin ke masyarakat, atau pedagang, ya sulit, jadi spekulatif. Apalagi pedagang pasti ingin ambil profit," kata Roman.

Impor beras, kata Roman, seharusnya tidak dipandang sebagai kebijakan yang pasti. "Indonesia tidak bisa terus menerus impor. Seharusnya impor hanya dijadikan kebijakan transisi saja," kata dia. Apalagi beras yang diimpor itu merupakan sisa kelebihan produksi negara lain. "Otomatis kualitasnya juga rendah. Tidak layak pakai," kata dia.
Selain itu, kebijakan ini mengancam petani dalam negeri. Kalau harga beras di tingkat petani rendah, lama-lama mereka akan merasa memiliki lahan pertanian tak lagi bernilai ekonomis.

Anastasya Andriarti - Tempo News Room