Nasional

Presiden Minta Pebisnis Hormati Hak-hak Adat
07 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Denpasar: Untuk menghormati kemajemukan bangsa, Presiden Megawati Soekarnoputri meminta kalangan pebisnis menghormati hak-hak komunitas masyarakat adat. "Saya minta perhatian atas akibat negatif kegiatan perusahaan pada hak atas tanah ulayat dan hak-hak komunal lainnya," kata Presiden di Nusa Dua, Bali, Minggu (7/12).

Megawati menyampaikan itu pada acara "United in Diversity Forum," forum yang digagas untuk menghormati kemajemukan bangsa Indonesia. Anggotanya terdiri dari kalangan ilmuawan, profesional, artis dan politisi yang sebagian berasal dari luar negeri. Lembaga ini digagas olrh Universitas Indonesia (UI), MIT Sloan Scholl of Management dan Harian Sinar Harapan.

Lebih jauh Megawati menegaskan, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan mengenai tanah kini kian bertambah jumlahnya. Bahkan tak jarang menimbulkan banyak korban. Karenanya, perlu dicarikan jalan keluarnya oleh semua pihak.

Secara terpisah, Menko Kesra Yusuf Kalla menegaskan, konflik-konflik horizontal di Indonesia berakar pada problem ketidakadilan. "Tidak ada masalah sosial apalagi budaya, awalnya ya karena ketidakadilan," tegasnya. Seperti konflik di Ambon yang diawali dengan adanya monopoli komoditas cengkeh sehingga sebagian rakyat termiskinkan. Demikian juga dengan konflik Dayak-Madura di Kalimantan yang berakar pada tergusurnya masyarakat Dayak setelah usaha rotan mereka tergusur akibat pemberian HPH.

Bahkan, menurutnya, konflik di Aceh dan Papua pun sebenarnya merupakan ekses dari ketidakadilan yang menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah. Semua masalah itu saat ini sedang coba diatasi dengan menerapkan sistim otonomi dimana aspirasi dan sumber daya lokal lebih berperan dalam membangun daerahnya.

Kalla menilai, munculnya aspirasi-aspirasi keagamaan juga bukanlah ancaman bagi persatuan bangsa. Meski aspirasi itu berusaha memformalkan aturan agama sebagai aturan negara. "Selama dilakukan melalui cara yang demokratis dan tanpa kekerasan saya kira bukan masalah," ujarnya. Pemerintah , tegas dia, akan tetap mejaga netralitas bila terdapat aspirasi semacam itu.

?Forum United in Diversity? sendiri akan berlangsung sampai Senin (8/12) dengan seminar-seminar dan diskusi kelompok. Beberapa tokoh yang tampak hadir antara lain Frans Seda, mantan Menlu Ali Alatas, Adnan Buyung Nasution , pebisnis Rudy Pesik, dan sebagainya. Sementara peserta dari luar negeri ada futurolog Alvin Tofler, kolumnis Jefret G Sachd, ilmuawan Eisuke Sakakibara.

Rofiqi Hasan - Tempo News Room