TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus pusat Muhammadiyah mengharapkan operasi militer di Nanggroe Aceh Darussalam dapat selesai sebelum tahap awal pemilu 2004 atau sebelum masa kampanye. Dikhawatirkan jika operasi militer masih berlangsung maka akan mempengaruhi proses politik dan demokrasi.
"Operasi militer membuat kondisi psikologis yang kurang baik bagi rakyat Aceh. Kondisi itu akan membuat mereka merasa terpaksa dalam memberikan suaranya," kata Wakil Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11). Kondisi seperti itu, kata Din, justru akan menurunkan kualitas demokrasi.
Muhammadiyah sendiri, katanya, mendukung penyelesaian konflik di Aceh hingga tuntas. Ia mengatakan, apabila konflik Aceh berlarut-larut maka akan mengganggu stabilitas nasional dan pemilu 2004.
Muhammadiyah juga berharap perpanjangan status darurat militer tidak hanya melulu menekankan pada operasi militer, sementara operasi pemulihan ekonomi dan rekonstruksi fisik serta sosial cenderung diabaikan. "Jangan sampai perpanjangan darurat militer memalingkan perhatian dari operasi kemanusiaan dan pemulihan ekonomi Aceh," katanya.
Perpanjangan darurat militer di Aceh disetujui oleh Presiden Megawati dalam sidang kabinet terbatas beberapa hari lalu. Namun soal sampai kapan dan bagaimana teknis perpanjangan darurat militer, akan diputuskan dalam sidang kabinet besok.
Sapto Pradityo - Tempo News Room
