Nasional

Wiranto: Yudhoyono Pernah Janji bahwa Kalla Tak Akan Maju
Kamis, 16 Desember 2004 | 10:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pencalonan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar menuai kritik. Selain dari lawan politiknya di Beringin, kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan jika Kalla terpilih muncul dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais.

Jika Kalla betul terpilih, Amien yakin akan terjadi konflik kepentingan tiga dimensi, yakni Kalla sebagai pebisnis, penguasa, dan politikus. "Jika sampai terjadi pada seorang wakil presiden, tentu akan berbahaya untuk pertumbuhan demokrasi dan penuntasan korupsi di Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di kantor PAN, Rabu (16/12) Jakarta.

Dalam pernyataan "tanpa bermaksud mengintervensi" Musyawarah Nasional ke-7 Partai Golkar yang sedang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Amien menyarankan agar Kalla mengurungkan niatnya mencalonkan diri. Dia menilai, keputusan pemilik Grup Bosowa itu akan "berpengaruh kepada bangsa dan rakyat Indonesia".

Amien juga menyatakan tidak mengerti dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masalah ini. Ia berpendapat, kondisi politik di Indonesia sangat ideal, yakni DPR beroposisi dengan pemerintah. Anggapan pencalonan Kalla sebagai cara Yudhoyono untuk merengkuh legislatif, menurut dia, juga sangat tidak tepat. "Seharusnya SBY (Yudhoyono) meminta Kalla untuk mundur sehingga tidak akan muncul permasalahan baru," kata dia.

Amien menganggap, rangkap jabatan yang dulu dia lakukan sebagai Ketua MPR dan Ketua Umum PAN berbeda dengan posisi Kalla. MPR, kata dia, adalah lembaga perwakilan yang terdiri dari banyak partai, berbeda dengan pemerintah yang mewakili bangsa. Ia yakin, pemerintahan akan macet dan menuai banyak kritik jika Kalla terpilih. "Kalau sampai terjadi, kita ucapkan selamat jalan saja," kata dia.

Kritik yang sama sebelumnya telah dilontarkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ia mengaku khawatir jika Kalla terpilih akan muncul tarik-menarik kepentingan. Ia pun menyayangkan, tradisi partainya yang menanggalkan jabatan di partai setelah terpilih menjadi pejabat publik tidak dikuatkan menjadi undang-undang.

Di "dalam Beringin", Jenderal (Purn.) Wiranto, Rabu (16/12) mengingatkan Kalla untuk "memikirkan secara serius" pencalonannya. Ia juga mengingatkan para pengurus daerah pendukung Kalla bahwa sang wakil presiden sedang memegang jabatan penting di pemerintah. "Saya tak punya hak untuk melarang Pak Jusuf Kalla maju," kata Wiranto yang juga mencalonkan diri, "tapi dia punya jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Akan sulit dibedakan antara kader partai dan jabatannya."

Wiranto juga membuka pertemuannya dengan Yudhoyono dan Kalla beberapa waktu lalu. Menurut dia, pada pertemuan itu Yudhoyono menyatakan bahwa Kalla tak akan maju. Ditanya apakah dia merasa dibohongi Yudhoyono dan Kalla, mantan Panglima TNI itu menjawab, "Terserah saja, itu bahasa Anda."

Dia menegaskan, secara pribadi tak bisa melarang. Yang bisa melarang, menurut dia, hati nurani Kalla sendiri, karena "tanggung jawab ke publik itu berat". Apalagi, kata dia, rakyat sedang menanti-nanti janji kampanye Yudhoyono-Kalla, yaitu menjadikan Indonesia "aman, sejahtera, dan bebas korupsi".

Namun, Jusuf Kalla menjamin pencalonan dirinya tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. Justru sebaliknya, kata dia, Golkar diharapkan bisa "sejalan dengan pemerintah" dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pembangunan.
Jusuf mengatakan, dua alasan dirinya maju adalah "dinamika yang berkembang di lapangan" dan "desakan dari banyak pengurus Golkar tingkat provinsi". Dia memastikan telah membicarakan hal ini dengan Presiden Yudhoyono sebelum memutuskan untuk maju. "Mana mungkin wakil presiden tidak minta izin presiden untuk langkah-langkah seperti itu?" kata dia. "Presiden setuju."

Mantan Ketua Umum Golkar Harmoko juga menganggap, rangkap jabatan yang akan dilakukan Kalla tidak ada masalah. Ia menilai, rangkap jabatan tidak selamanya buruk. Ia menyebutkan, di sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura, ketua partai yang berkuasa menjadi pemimpin tertinggi negara.

Suliyanti/Rofiqi/Yura/Sutarto/Sapto/Jobpie/Sunu/Rahmadi?Tempo