Referensi Selengkapnya •Soeharto vs TIME > •Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto > •Kronologi Kesehatan Soeharto > •Kasus Dipasena > •ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3 > •Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa > •BADAN ANTIKORUPSI > •Yayasan-Yayasan Soeharto oleh George Junus Aditjondro > •Status Pengutang BPPN > •Profil Iwan Prawiranata > •Biodata Soeharto > •Kronologi Soeharto > •Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh > •PP RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan ( Persero ) Di Bidang Pengelolaan Aset > •Keppres RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat > •UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Hongkong For The S > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •PP RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank > •UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi > •UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN > •UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
