Nasional

"Ini Tanggung Jawab Akbar Tandjung"
Senin, 27 September 2004 | 17:24 WIB

Konflik Golkar itu awalnya karena ada perbedaan visi menghadapi Pilpres Kedua.

Dan masalah yang paling mendasar Partai Golkar adalah dalam pengambilan keputusan. PKS sudah menerobos dengan cara vertikal dan horisontal. PKS telah melakukan terobosan dalam memunculkan mekanisme pengambilan keputusan, sehingga saat pimpinan PKS mengambil keputusan, maka keputusan tersebut pasti diterima konstituennya. Pimpinan PKS betul-betul sounding ke bawah sebelum mengambil keputusan.

Partai Golkar dalam mengambil keputusan kurang kuat dalam menggunakan dasar dan dalil-dalil. Sehingga seringkali terjadi kekeliruan. Misalnya, ketika Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung ingin menjadi calon wakil presiden dan akan berkompetisi dengan Hamzah Haz. Sebagai ketua fraksi, saya telah menyerukan untuk melakukan sounding ke seluruh anggota MPR, terutama karena jumlah pendukung Akbar selalu di bawah suara gabungan untuk Hamzah.

Kemudian, hasil perhitungan tersebut diajukan ke Akbar. Pleno pun diadakan, dan timbul pro dan kontra. Akbar pun menyatakan lebih baik tetap maju sebagai calon wakil presiden, meski ada pro dan kontra. Itu hanya salah satu contoh saja. Masih banyak keputusan-keputusan taktis lainnya yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Yang paling ekstrem adalah saat Akbar mengajukan sebagai calon wakil presiden. Walau hal itu bertentangan dengan keinginan konstituen, tapi Akbar tetap maju.

Mestinya, pengambilan keputusan yang benar adalah mengikuti pandangan terbesar dari partai politik tersebut. Proses ini yang belum ada di Golkar.

Contoh lain, pada Rapim I (tahun 1999) memutuskan BJ Habibie sebagai calon presiden. Pada Oktober 1999, ketika akan memasuki s idang umum MPR masih ada triumvirat: Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, dan Marzuki Darusman.

Pengurus harian pun dipanggil untuk rapat bersama Akbar Tanjung. Rapat yang berlangsung hingga subuh tersebut berjalan alot karena Akbar saat itu meminta anggota rapat untuk mendukung Megawati. Jika ada suara-suara tidak setuju dengan pencalonan Habibie, Golkar seharusnya mengadakan rapim lagi, dan bukan berbalik mendukung Megawati.

Inkonsistensi Akbar terjadi lagi, ketika ia pindah mendukung Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Sebenarnya, Megawati baru berbaikan dengan Akbar menjelang pilpres kedua ini. Sebelumnya, Mega luar biasa tidak suka dengan Akbar.

Semestinya, pilihan strategis partai pada pemilihan legislatif yang sudah jelas dikomunikasikan dengan rakyat, yaitu akan mengadakan perubahan pemerintahan. Tapi setelah Akbar kemudian mendukung Megawati dan karena tidak adanya alat komunikasi untuk menjangkau konstituen, satu-satunya cara adalah mengemukakan pendapatnya ke publik.

Memang, ada elit politik tertentu yang menganggap pemilu tidak bermakna, melainkan hanya sebagai ceremony lima tahun sekali. Dan sebetulnya, belum ada perubahan mendasar dalam Golkar, melainkan hanya penyesuaian-penyesuaian. Karena, beberapa orang tetap beranggapan, dengan partai tidak melakukan apa-apa pun, rakyat toh akan memilih partai politik yang sama. Misalnya ke depan partai akan bagi-bagi sembako ke rakyat lagi.

Oleh karena itu, supaya perilaku pimpinan partai politik berubah, maka sikap rakyat juga harus kuat. Rakyat harus bisa mengefektifkan hak-hak mereka agar terakomodir partai itu. Mereka harus berani menuntut hak-haknya. Kalau tidak, perlakuan partai politik akan sama saja.

Selain itu, partai politik harus selalu menjaga hubungan dengan konstituennya. Ia melihat sudah saatnya jangan ada rangkap jabatan. Usulan Akbar untuk hanya menjadi pemimpin partai saja, pernah dikemukakan oleh beberapa kalangan di Golkar. Tapi kemudian Akbar mengatakan, tidak mungkin dia akan dianggap (penting), jika hanya menjadi pemimpin partai. Lain halnya jika ia merangkap menjadi ketua umum DPP Golkar sekaligus Ketua DPR.

Setidaknya ada tiga masalah yang menyebabkan menurunnya apresiasi konstituen kepada Partai Golkar. Pertama, tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam partai. Kedua, sikap partai dalam menanggapi berbagai hal. Dan ketiga, tentang bagaimana stakeholder/masyarakat dalam menanggapi politik.

Dalam perkembangan politik di Indonesia, partai politik belum dapat menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat dalam partai politik. Ini bisa dilihat dari perolehan suara partai politik dalam pemilihan legislatif menurun secara proporsional, seperti yang dialami PDIP.

Masalah ketiga, adalah bagaimana masyarakat menyikapi pandangan partai politik. Ini memang harus terorganisir. Karenanya, LSM harus bisa mengawasi DPR. Masyarakat harus bisa karena masyarakatlah yang berkuasa. Karena mereka memegang suara untuk memilih presiden.

Partai-partai yang kehilangan suara pada pemilu yang lalu, harus sadar, harus minta maaf pada konstituennya. Jika tidak, masyarakat harus disad arkan bahwa partai tersebut tidak layak. Partai seyogyanya memiliki fungsi menggali aspirasi rakyat dan memperjuangkannya.

Golkar menang, bukan karena keluarbiasaan kebijakannya, tapi hanya karena kinerja pemerintah yang ada, jelek. Golkar hanya sebagai alternatif. Sama seperti pada tahun 1999, saat PDI P memenangkan pemilu, bukan karena keluarbiasaan sikap partai. Tapi itu hanya pengalihan dukungan rakyat kepada pemimpin baru.

Golkar setelah reformasi memang berupaya mereformasi diri. Yang esensial di sini adalah bagaimana mengubah paradigma berpikirnya, salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan yang digunakan, yaitu cara bottom up.

Mengembangkan kerangka baru berpikir bottom up artinya segala keputusan harus merupakan sikap dari para pendukung atau konstituen Golkar dari bawah. Caranya bisa dengan menyebar kuesioner, bisa juga dengan mengecek langsung sikap-sikap pimpinan Gokar di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Untuk beberapa hal, paradigma ini sudah berjalan, walaupun untuk beberapa hal lainnya tidak berjalan. Jika kemudian pada Pilpres II ini keputusan bottom up menjadi mentah lagi.


RR Ariyani – Tempo