“Koalisi Kebangsaan Jangan Tergoda Jabatan di Eksekutif”
Senin, 27 September 2004 | 17:10 WIB

Semangat betul Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menjelaskan pentingnya koalisi partai-partai di parlemen untuk mengimbang pemerintah baru nanti. Sesekali nada bicaranya tinggi, terutama jika pembicaraan nyerempet soal aksi sejumlah politisi Golkar yang "lari" ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono. “Maaf, mereka bukan orang Golkar lagi,” ujarnya, tegas. Memang beringin sudah memecat mereka dari keanggotaan, 20 September lalu.

Di ruang kerjanya di gedung Nusantara III lantai III kompleks MPR/DPR, Rabu (22/9), Ketua DPR itu menjelaskan rencana kiprah Koalisi Kebangsaan yang dipimpinnya kepada Jobpie Sugiharto dari Tempo.

Bagaimana Koalisi Kebangsaan bisa bertahan setelah Megawati Soekarnoputri kalah?
Pengaturannya, kami berusaha menjaga soliditas Koalisi dengan cara menjaga soliditas masing-masing partai yang bergabung. Kalau masing-masing partai solid, insya allah Koalisi Kebangsaan solid.

Kami juga harus menimbang isu-isu yang bakal muncul ke depan, supaya jangan mudah terpengaruh, misalnya, ada godaan, iming-iming menduduki jabatan di eksekutif. Kalau kami sepakat memperkuat DPR, ya sudah, jangan tergoda memasuki jabatan di eksekutif. DPR ajang pengabdian yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan eksekutif. Bahkan dalam beberapa hal, di era reformasi, tokoh-tokoh di DPR lebih dikenal publik dibanding pejabat eksekutif. Tiap partai harus menjaga supaya jangan sampai ada anggotanya tergoda. Saya sudah minta konfirmasi ke rapat DPP Golkar, kalau ada anggota Golkar duduk dalam kabinet kami menyarankan yang bersangkutan berhenti dari partai.

Hal itu disepakati semua partai anggota Koalisi?
Ya. Ketika saya menyampaikannya dalam pertemuan di Kebagusan (kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati), 20 September malam, mereka juga membenarkan.

Apa pengikat komitmen pendukung Koalisi?
Pengikatnya, kesepakatan untuk membangun tradisi baru dalam perpolitikan yaitu membangun kekuatan di DPR untuk mengimbangi eksekutif. Tradisi ini yang kami coba bangun. Jika kami berhasil selama lima tahun ke depan, ini sumbangsih kami kepada pembangunan demokrasi.

Pak Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan mengatakan, tak semua harus di kabinet. “Sebagian di sana (legislatif), sebagian di sini (ekskutif).” Bahkan, (Ketua Umum PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, “Yang original atau core pendukung Yudhoyono cuma tiga: Partai Demokrat, PBB, PKPI. Kalaupun datang orang belakangan, posisinya marginal.” Untuk apa (bergabung)? Kalau you datang ke situ, dikatakan: “Eh, tunggu dulu kamu kan belakangan.” Bagaimana coba? Kalaupun kami bergabung (dengan Yudhoyono), kami diposisikan di pinggiran. Kami kan partai pemenang, tentu memiliki kebanggaan dan kehormatan. Itulah salah satu pertimbangan kami berkoalisi.

Mega kalah karena rakyat tak percaya partai?
Mungkin yang dipikirkan kalangan elit belum diketahui rakyat. Mungkin rakyat ingin bagaimana supaya (harga) barang-barang murah. Mereka lihat selama ini kok belum murah. Mereka berharap, setelah dipimpin Pak Yudhoyono (harga) menjadi murah. Kalau nanti (harga barang) tak murah juga mereka akan berfikir, apa yang dikatakan para tokoh dulu benar juga. Itu membutuhkan waktu.

Lalu ada masalah waktu, cuma satu bulan. Saya sebagai ketua umum partai dan ketua Koalisi sudah maksimal. Dalam satu bulan saya istirahat 2,5 hari, itu pun karena anak saya menikah.

Ketua partai lain juga begitu?
Mereka turun ke daerah. Dalam kegiatan Koalisi kami mengkonsolidasi jajaran Golkar dari kecamatan sampai provinsi.

Tetapi kita tak punya tradisi beropisisi
Ini memang taruhan buat kami, apakah bisa membangun Koalisi permanen setidaknya untuk lima tahu ke depan. Ibu Mega juga ingin membangun koalisi permanen. Dalam pertemuan tadi malam (Selasa malam), walau tak mengatakan Yudhoyono sudah menjadi pemenang, beliau bertekad membangun dan tetap memimpin PDIP. Demikian pula Pak Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) dan PDS. Jika kami berempat plus PBR bisa menjaga image, ini sumbangan besar bagi pembangunan politik. Ada kekuatan yang bisa mengontrol pemerintah secara efektif.

Soal desakan dari internal partai-partai untuk mencopot para ketua umum setelah Mega kalah?
Siapa yang dari Golkar, biar clear betul?

Fahmi Idris dkk, misalnya.
Mohon maaf, mereka bukan orang Golkar lagi. Keputusan untuk mendukung Mega melibatkan kelembagaan partai. Para pengurus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketika saya ke daerah, tak ada yang memprotes.

Koalisi bubar jika para ketua umum diganti?
Di Golkar, kami akan pertanggungjawabkan dalam Munas. Lalu Munas menerima berarti siapapun ketua umumnya harus melaksanakan itu. Kecuali Munas menolak Koalisi.

Agar Koalisi bertahan, para ketua umum mesti berusaha agar Koalisi diterima partai?
Ya, betul para ketua umum harus mempertanggungjawabkan, menjelaskan alasan, latar belakang, tujuan, dan manfaat Koalisi agar diterima.

Bagaimana Koalisi mengatur posisi di parlemen?
Kunci keberhasilan Koalisi, tekad untuk membangun institusi, keterbukaan, dan take and give. Jangan ada agenda terselubung. Misalnya, di DPR ada posisi Ketua DPR dan beberapa ketua komisi. Jika sistemnya memungkinkan, kami bisa mendapat seluruh ketua komisi. Berapa komisi yang dipimpin orang Golkar, berapa yang dipimpin oleh PDIP, dan lain-lain.

Sudah dibahas detil?
Belum.

Golkar ingin posisi Ketua DPR?
Sebagai pemenang pemilu, pantasnya kami yang memimpin. Siapa orangnya, itu urusan intern kami. Ada beberapa orang yang datang ke saya dan menyatakan siap dan ingin menjadi Ketua DPR.

PDIP setuju?
Saya kira begitu.

Kalau PDIP berubah pikiran karena Mega gagal menjadi presiden?
Saya kira tidak. Mereka tahu kami sungguh-sungguh berusaha memenangkan pemilu presiden.

Apa posisi untuk PDIP di DPR?
Kami bicarakanlah nanti.