Referensi Selengkapnya
•PEMBUNUHAN MASSAL DI AFDELING IV PT. BUMI FLORA ACEH TIMUR >
•HAK ASASI BURUH MIGRAN INDONESIA >
•PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERADILAN HAM >
•Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia >
•Empat Tahap Resolusi Konflik >
•Hak Atas Informasi >
•Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc >
•PENGUNGSI DI NEGERI SENDIRI >
•Komnas HAM Soal Kerusuhan Maluku >
•Kepres RI No. 77 Thn.2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia >
•Kepres RI No. 42 Thn.2003 Tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional HAM Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM >
•UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM >
•PP RI No.24 Thn.2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme >
•UU RI No. 1 Tahun 2000 TentangPengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The ELimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk >
•PP RI No.3 Thn 2002 Tentang Kompensasi ,Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat >
•PP RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat >
•UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak >
•Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc >
•Kepres nomor 53Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat >
•Kepres nomor 48Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia >