Referensi Selengkapnya •Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia > •Empat Tahap Resolusi Konflik > •Hak Atas Informasi > •Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc > •PENGUNGSI DI NEGERI SENDIRI > •Komnas HAM Soal Kerusuhan Maluku > •Inpres RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin > •Kepres RI No. 77 Thn.2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia > •Kepres RI No. 42 Thn.2003 Tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional HAM Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM > •UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM > •PP RI No.30 Thn.2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) > •PP RI No.24 Thn.2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme > •UU RI No. 1 Tahun 2000 TentangPengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The ELimination Of The Worst Forms Of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk > •UU RI No.27 Thn.2003 Tentang Panas Bumi > •Keppres RI No. 80 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng > •PP RI No. 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) > •PP RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara > •PP RI No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup > •PP RI No. 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi > •UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan > •Inpres RI No.2 Thn.2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut > •PP RI No.35 Thn 2002 Tentang Dana Reboisasi > •PP RI No.3 Thn 2002 Tentang Kompensasi ,Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat > •PP RI No.2 Thn 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat > •UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak > •Kepres nomor 53Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat > •Kepres nomor 48Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia >
