Nasional

Kronologi Soeharto
Jum'at, 30 April 2004 | 17:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: 8 Juni 1921
Soeharto lahir di Kemusuk, Argamulya, Yogyakarta. Ia anak tunggal pasangan Sukirah dan Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro.

Juni 1940
Soeharto masuk sekolah tentara KNIL di Gombang.

26 Desember 1947
Menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Soemoharyomo, seorang Wedana, di Solo.

1 Maret 1949
Atas saran Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Panglima Besar Soedirman, Brigade-10 yang dipimpin Letnan Kolonel Soeharto menyerang dan berhasil enam jam menguasai Yogyakarta. Peristiwa tersebut dalam sejarah disebut-sebut sebagai bukti bahwa negara RI masih ada.

17 Oktober 1959
Nasution memecat Soeharto sebagai Pangdam Diponegoro, setelah Soeharto diketahui menggunakan institusi militernya untuk mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Soeharto ditempatkan di Seskoad di Bandung.

Maret 1961
Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) terbentuk, dengan Soeharto sebagai komandan.

2 Januari 1962
Brigadir Jenderal Soeharto menjadi panglima komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

3 Oktober 1965
Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar kepadanya, membersihkan orang-orang yang dituduh terlibat G30 S/ PKI.

14 Oktober 1965
Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tidakan pertamanya adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

11 Maret 1966
Letjen Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno, yang isinya memberikan kekuasaan kepada Letjen Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.

12 Maret 1966
Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI, dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang.

22 Februari 1967
Soeharto --selaku pemegang Ketetapan MPRS No. XXXIII/ 1967-- menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno.

7 Maret 1967
Melalui Sidang Istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat Presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

12 Maret 1967
Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2.

10 Juni 1968
Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan I.

15 Juni 1968
Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden, terdiri dari: Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro.

24 Maret 1973
Soeharto dilantik kembali sebagai Presiden RI, dengan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

22 Maret 1978
Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk periode ketiga kalinya. Adam Malik wakil presiden.

1 Maret 1983
Sidang Umum MPR memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai Presiden RI, dan Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden RI.

16 Maret 1983
Presiden Soeharto mengumurnkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda dan tiga pejabat setingkat menteri.

10 Januari 1984
Presiden Soeharto resmi menjadi anggota Golkar.

21 Juli 1986
Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari lembaga pangan PBB, FAO, karena keberhasilannya mewujudkan swasembada pangan.

10 Maret 1988
Soeharto dipilih MPR sebagai presiden untuk kelima kalinya. Sudharmono wakil presiden.

8 Juni 1989
Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di bidang kependudukan Indonesia di Markas Besar PBB, New York, karena dinilai sukses dalam program Keluarga Berencana di Indonesia.

Maret 1993
Soeharto dipilih MPR sebagai presiden untuk yang keenam kalinya. Try Sutrisno wakil presiden.

29 April 1996
Istri Soeharto, Siti Hartinah, meninggal dunia.

15 Januari 1998
Presiden Soeharto menandatangani letter of intent dengan IMF di Jalan Cendana, Jakarta, disaksikan oleh Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus.

18 Februari 1998
Soeharto berencana membentuk currency board system (CBS) untuk menstabilkan rupiah. IMF mengancam akan memotong dana jika CBS diterapkan.

Maret 1998
Soeharto dipilih MPR sebagai presiden untuk lima tahun lagi. Habibie wakil presiden.

14 Mei 1998
Karena situasi memburuk di Tanah Air, Presiden Soeharto meninggalkan pertemuan G-15 di Kairo dan pulang ke Tanah Air.

16 Mei 1998
Di kediaman Soeharto, Senat Guru Besar UI menyampaikan hasil simposium UI tentang reformasi. Isinya: meminta Presiden Soeharto mundur.

19 Mei 1998
Soeharto mengundang tokoh-tokoh yang dinilai reformis ke Istana Merdeka. Para tokoh meminta Presiden Soeharto mundur.

20 Mei 1998
Saadillah Mursjid memberikan surat pernyataan 14 menteri kepada Pak Harto.

21 Mei 1998
Di Istana Merdeka, Soeharto membacakan pidato pengunduran diri sebagai presiden.

5 Juli 1998
Soeharto menggugat majalah Time edisi Asia, karena majalah tersebut memberitakan transfer dana atas namanya sebesar US$ 9 miliar dari rekening bank di Swiss ke Austria. Pengadilan kemudian memenangkan Time.

22 November 1998
Soeharto menyerahkan Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakap, Amal Bakti Muslim Pancasila, Itana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong, dan Trikora kepada pemerintah.

12 Januari 1999
The Asian Wall Street Journal menulis Soeharto sebagai presiden terkaya di dunia, dengan 1.247 perushaan keluarga.

31 Agustus 2000
Pengadilan atas Soeharto dimulai. Soeharto tidak hadir. Dokternya mengatakan bahwa ia sakit sehingga tidak bisa memberikan kesaksian.

28 September 2000
Pengadilan memutuskan Soeharto secara medis tidak mungkin diajukan ke pengadilan dan menghentikan kasus tersebut.

5 Mei 2003
Mantan Presiden Soeharto menjenguk Hutomo Mandala Putera alias Tommy di LP Batu Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah.

Pusat Data dan Analisa Tempo