Proyek Banjir Kanal Timur
Jum'at, 02 April 2004 | 16:09 WIB

Sejarah Jakarta basah dengan luapan air. Banjir besar pertama tercatat tahun 1621. Berikutnya, terus berulang pada tahun 1654, 1918, 1942, 1976, 1996, dan, tentu saja yang paling mudah diingat, tahun 2002 lalu.

Curah hujan yang tinggi, dataran yang hampir separuhnya lebih rendah dari permukaan laut, dan berjejalnya 13 sungai membuat kota ini sulit menghindari serbuan air. Semua itu masih diperparah oleh kacaunya sistem drainase, menumpuknya sampah, pendangkalan sungai, dan penyerobotan tepian sungai untuk perumahan.

Dulu, tahun 1920-an ketika kota ini masih bernama Batavia, penguasa setempat sudah merancang rencana penanggulangan banjir yang cukup canggih di masanya. Dikenal dengan Rencana Van Breen, sebuah saluran kolektor--kemudian disebut banjir kanal--digali mengitari kota ke arah barat untuk membuang limpahan air ke Laut Jawa melalui Muara Angke.

Jejak saluran yang dibangun tahun 1922 ini masih berfungsi hingga sekarang, yaitu yang kita kenal sebagai Pintu Air Manggarai. Inilah yang kemudian disebut Banjir Kanal Barat. Selesai dengan Kanal Barat, Van Breen kemudian merancang saluran Kanal Timur yang berhulu di Kali Cipinang dan bermuara di Laut Jawa.

Ide Van Breen sebetulnya sederhana: usir aliran air yang masuk Jakarta ke kiri dan kanan sehingga tak ada yang sempat jalan-jalan, apalagi betah bersemayam di kota. Tapi ide sederhana tak selalu bisa terwujud. Meski gagasan Breen itu masih menjadi semacam kiblat pembangunan saluran di Jakarta, toh hingga sekarang baru Kanal Barat yang terwujud. Kanal Timur pun tetap jadi impian.

Mimpi Breen itulah yang dicoba diwujudkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur Sutiyoso. Juli 2003 lalu, Presiden meresmikan Proyek Banjir Kanal Timur senilai Rp 4,9 triliun. Proyek yang rencananya selesai tahun 2010 ini diilhami rencana Van Breen, yaitu membuat kanal yang membentang sepanjang 23 kilometer (dengan lebar 100-300 meter) dari Kali Cipinang di Jakarta Timur hingga Laut Jawa.

Meski sudah diresmikan, toh proyek ini tersendat-sendat. Target penyelesaian tahap pertama, yang mestinya kelar akhir tahun lalu, hingga sekarang belum juga terwujud. Salah satu penyebab adalah sulitnya pembebasan tanah. Ini terjadi di sekitar Marunda, areal paling hilir dari kanal. Sujatma, 66 tahun, seorang warga Marunda, mengaku bahwa dirinya dan warga lain belum pernah diajak berunding soal ini.

Soal ganti rugi pula yang menghambat pengerjaan kanal di bagian hulu. Sebanyak 200 kepala keluarga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Banjir Kanal Timur (FKBKT) Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, ramai-ramai menolak pengukuran tanah sebelum harga ganti disepakati.

Di sini, sudah dibangun saluran memanjang ke arah utara sejauh satu kilometer. Tapi saluran itu terputus oleh sebidang tanah yang menjorok dikelilingi pagar beton. Di dalamnya, tertancap plang besi yang mengumumkan kepemilikan lahan dengan tulisan hampir tak terbaca.

Bambang Sucipto Yuwono, pimpinan proyek pengendalian banjir dan pengamanan pantai Ciliwung-Cisadane, mengakui kendala terbesar bagi pihaknya saat ini adalah soal penggantian tanah. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Suena, selama tahun 2003 saja pembebasan lahan telah mengisap dana APBD Jakarta sampai Rp 100 miliar. Untuk tahun 2004, pembebasan tanah dianggarkan Rp 150 miliar. Tidak banyak, karena uang itu hanya cukup untuk membayar 20 hektare tanah alias 10 persen dari total lahan yang harus dibebaskan.

Masalah lain yang belum tuntas adalah persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Jangankan sampai tahap amdal, kerangka acuan proyek ini saja belum kelar. "Kerangka acuan amdal yang diajukan belum memenuhi syarat," kata Eman Suherman, Kepala Sub-Bidang Amdal Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.

Berbagai kendala itu membuat Suena sendiri menilai proyek ini belum siap dan mustahil selesai sebelum Pemilu 2004. Tapi, menurut Suena, ini tak terlalu jadi masalah, karena Kanal Timur adalah proyek jangka panjang yang direncanakan tuntas tahun 2010.

Kalaupun proyek itu selesai tepat waktu, pertanyaan yang masih menggantung adalah benarkah ini pemecahan jitu mengatasi banjir Jakarta. Kelak, saluran ini akan memotong lima aliran sungai, yakni Kali Sunter, Cipinang, Jati Kramat, Buaran, dan Cakung, lalu dialirkan ke Marunda untuk kemudian dilempar ke laut.

Kenyataannya, menurut mantan Kepala Sub-Direktorat Drainase Departemen Pekerjaan Umum, R. Zainuddin, kelima sungai ini sudah lama tak berfungsi. Sungai-sungai ini, kata Zainuddin, hanya berisi air saat turun hujan. "Kalaupun tampak berair di musim kemarau, itu tak lain dari air limbah," kata Zainuddin. Itu sebabnya, ia tak yakin akan keberhasilan rencana menjadikan Kanal Timur sebagai jalur transportasi dan obyek wisata.

Efektivitas Kanal Timur juga dipertanyakan Dr. Arie Herlambang di Pusat Kajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ia beralasan, aliran sungai-sungai di wilayah hilir Kanal Timur sering terganjal air laut saat pasang naik. "Ancaman masuknya air laut harus dicermati," kata Arie seraya mencontohkan banjir besar dua tahun lalu terjadi justru di wilayah yang rencananya jadi muara Kanal Timur ini. "Jangan sampai air pasang menahan laju air dari hulu. Kalau terjadi, ini namanya memindah banjir ke timur," kata Arie lagi.

Itu pula sebabnya, Zainuddin menilai, ketimbang membangun kanal baru, lebih baik membenahi saluran-saluran yang sudah ada. Misalnya, kata dia, mengeruk muara, membongkar atau mendesain ulang bangunan yang mempersempit alur dan menghalangi sampah, serta mengembalikan alur sungai.

Zainuddin juga mengusulkan pembenahan di wilayah hulu dan daerah resapan dengan penghijauan. "Kalau ini dijalankan, Proyek Kanal Timur bisa ditunda untuk 50 tahun ke depan," kata dia. Alternatif lain, kali ini usulan Arie, adalah membangun waduk di hulu untuk menahan air saat musim hujan dan cadangan air di musim kemarau. Usulan klasik, memang. Tapi kita sering lupa, ide kuno pun sering kali manjur.

Sumber: Majalah Tempo