HAWA panas pantai Sanur di Bali menjalar ke Jakarta. Di ruang Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta, kegerahan itu terasa. Siang itu, Senin pekan lalu, puluhan politisi PDI Perjuangan (PDIP) sibuk mengobarkan bara perlawanan. Mereka mendeklarasikan Pimpinan Kolektif Nasional (PKN) Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan. Ini tandingan atas kepengurusan baru PDIP yang diumumkan Megawati Soekarnoputri pada Kongres II PDIP di Bali, akhir bulan lalu.

Dalam kepengurusan itu, Roy B.B. Janis, mantan Ketua PDIP pusat, dipilih sebagai ketua pelaksana harian. Didik Supriyanto menjadi sekretaris dan Tjiandra Widjaya bendahara. Beberapa tokoh pembaruan seperti Laksamana Sukardi, Arifin Panigoro, Sophan Sophiaan, Sukowaluyo Mintorahardjo, Noviantika Nasution, dan Engelina Pattiasina ikut tercantum sebagai pimpinan kolektif.

Sejarah berulang. PDI Perjuangan di bawah pimpinan Megawati lahir akibat kekecewaan terhadap PDI pimpinan Soerjadi, yang dinilai dikooptasi Orde Baru. Nama "perjuangan" dipakai untuk menegaskan perlawanan itu. Kini, muncul kelompok penentang PDI Perjuangan.

Menurut Sukowaluyo, kepengurusan tandingan ini terbentuk sebagai akibat kekecewaan 152 utusan kongres yang tak menerima hasil kongres lalu. Selain berjalan tak demokratis, kongres itu juga ditengarai penuh rekayasa. Karenanya, mereka menggugat keabsahan kongres ke pengadilan. "Kami berharap daerah mengikuti jejak kami, membentuk pengurus PDI Pembaruan," kata Suko.

Aksi kubu Pembaruan ini disambut beberapa daerah. Di Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, cikal bakal kepengurusan tandingan mulai terbentuk. Di Jawa Tengah, misalnya, sejumlah kader PDIP Boyolali yang tersingkir dari struktur partai menyatakan bersedia jadi pengurus. Di Jawa Timur dan Bali, struktur kepengurusan baru bahkan siap dideklarasikan pekan ini. Dari tingkat provinsi, cabang, hingga anak ranting. "Respons di bawah sangat positif," kata Agus Parminto Hadi, Ketua Kelompok Pembaruan Jawa Timur.

Kata Agus, langkah ini juga bakal diikuti pengurus lain yang selama ini pro-Megawati. Tapi, mereka masih berada di balik layar. Beberapa yang secara terbuka menyokong di antaranya Ketua PDIP Jawa Timur Y.A. Widodo dan Ketua Cabang PDIP Malang Peni Suparto. "Umumnya mereka kecewa dengan susunan pengurus hasil kongres Bali," ujarnya.

Semenjak susunan pengurus pusat diumumkan, aksi kekecewaan meruyak dari berbagai kalangan. Malah, sejumlah pengurus PDIP Bali langsung keluar arena kongres begitu Mega selesai mengumumkan susunan kabinetnya. "Kami kecewa, tak satu pun orang yang kami jagokan duduk di kepengurusan. Padahal sudah dua kali menjadi tuan rumah kongres," kata Dana Usbek Maharifah, Wakil Sekretaris PDIP Bali.

Bali mengusulkan Anak Agung Ray Wirajaya dan Made Urip sebagai pengurus pusat partai. Namun, kedua nama itu tak masuk daftar. Memang ada nama Gusti Sukma Ayu Dewi Jaksa, tapi itu bukan usulan PDIP Bali.

Daerah memang diminta mengusulkan sejumlah nama untuk pengurus pusat. Nama-nama itu diajukan melalui berita acara, disetorkan lengkap dengan daftar riwayat hidup, dan dibacakan dalam pemandangan umum. Kemudian nama itu disusun, dibuat peringkat, dan dilihat kompetensinya. Lalu, Megawati yang akan meracik komposisi kepengurusan dengan mempertimbangkan unsur daerah, unsur fusi, unsur orang lama dan orang baru. Komisi Organisasi merekomendasikan jumlah pengurus dan struktur kepengurusan. "Struktur itu merujuk pilihan politik PDIP sebagai oposisi. Jadi, semacam kabinet bayangan," kata salah satu orang dekat Megawati.

Tapi, itu idealnya. Dalam prakteknya, begitu susunan kepengurusan itu diumumkan, banyak yang terkejut. Mega, misalnya, tetap mempertahankan dua tokoh "The Gang of Three"?kelompok tiga yang oleh politisi PDIP Kwik Kian Gie dianggap menjadi penyebab merosotnya suara partai dalam pemilu lalu. Kedua tokoh yang dimaksud adalah Pramono Anung dan Sutjipto. Pramono Anung, yang sebelumnya wakil sekjen, naik pangkat menjadi sekjen. Sutjipto dipasang menjadi Ketua Bidang Otonomi Daerah.

Terpilihnya Pramono sebagai Sekjen PDIP mengagetkan karena persaingan memperebutkan posisi ini sangat sengit. Selain Pramono, ada kandidat lain yang juga tangguh, seperti Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo, Sekretaris Fraksi PDIP Jacobus Mayong Padang, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf, dan penasihat politik Mega, Cornelis Lay. Jacobus diusulkan dari kawasan Sulawesi Utara dan Selatan, Sony Keraf dari kawasan Indonesia Timur.

Tjahjo Kumolo muncul atas rekomendasi Taufiq Kiemas. Mantan Ketua KNPI ini dikenal dekat dengan suami Megawati itu. Taufiq-lah yang membujuk Tjahjo pada 1999 bergabung dengan partai dan menjadi calon legislator PDIP Jawa Tengah. Tjahjo sendiri diusulkan sejumlah daerah di Jawa Tengah sebagai sekjen.

Namun, Mega punya kriteria khusus untuk pendampingnya di PDIP. Kepada salah satu orang dekatnya, Mega mengungkapkan keinginannya agar sekjen partai diharapkan tidak mendobel pekerjaan. "Harus full di Jakarta dan total untuk partai. Bahkan, kalau bisa, tidak menjadi anggota DPR lagi," katanya.

Dari sekian nama itu, pilihan Mega jatuh pada Pramono Anung dan Cornelis Lay. Tapi, karena Cornelis pegawai negeri, pilihan jatuh ke Pramono. "Apalagi selama ini Mega sudah terbiasa dengan Pram," kata orang dekat Mega ini.

Yang juga jadi soal adalah banyak "orang baru" di struktur kepengurusan itu. Misalnya saja pengusaha Murdaya Poo, Kepala Kesekretariatan Mega Center Daryatmo Mardiyatmo, Sutradara Gintings, dan Adang Ruchiatna. Lalu, ada juga Maruar Sirait, tokoh muda PDIP anak kandung Sabam Sirait. Juga Philipus Widjaya di kursi bendahara partai, posisi yang ditinggalkan Laksamana Sukardi.

Masuknya tokoh-tokoh itu membuat beberapa tokoh muda PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Dwi Ria Latifa, dan Jacobus Mayong Padang terlempar. Juga dipersoalkan tokoh baru yang umurnya di PDIP belum lima tahun?syarat menjadi pengurus partai sebagaimana diatur AD/ART. "Ini jelas melanggar aturan," kata Suko.

Suko melihat nama-nama itu masuk melalui jalur Taufiq Kiemas. "Ini bisa memperburuk citra PDIP. Banyak yang aneh dalam keputusan kongres itu," kata Suko mengeluh.

Taufiq menampik ikut terlibat menyusun kepengurusan. Nama-nama itu, katanya, disusun sendiri oleh Mega. "Saya ini sudah 60 tahun lebih. Kalau ada apa-apa dengan saya, siapa yang akan tanggung jawab?" katanya merendah.

Kekecewaan atas susunan kepengurusan memang tak bisa dielakkan. Sehari setelah kongres ditutup, beberapa pengurus PDIP Bali mendatangi Megawati. Mereka mempertanyakan kenapa Mega tak memperhatikan aspirasi daerah. Dalam pertemuan itu Mega menjelaskan, Dewi Jaksa dipilih selain karena unsur perempuan juga karena ayahnya seorang tokoh PNI. Meski begitu, Mega akan memberikan prioritas kepada Bali jika terjadi reshuffle kepengurusan. Juga sejumlah posisi di departemen. Mega juga mengakui sulitnya menampung seluruh aspirasi dari kadernya. "Jadi, soal puas atau tidak, itu relatif. Itu hasil maksimal," ujarnya.

Yang terpenting, kata Mega, ia tak mau main-main dengan kepengurusan partai. Putri Bung Karno itu mengaku akan memberikan waktu enam bulan bagi pengurusnya untuk membuktikan dirinya. Jika malas, harus siap-siap diganti. Hati-hati saja. Siapa yang tak pernah muncul, enggak kerja, ya.. goodbye," kata Mega.

Tapi tekad Mega itu tak membuat kubu Pembaruan bergidik. Hasil kongres tetap mereka nilai cacat hukum. Karenanya, mereka tetap akan meneruskan gugatan ke pengadilan dan melaporkan keberatan atas struktur pengurus partai yang baru itu ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka juga akan menggalang dukungan untuk meminta diadakan kongres luar biasa. Kubu ini mengklaim, setidaknya 800 suara dalam kongres yang lalu bisa digerakkan lagi menyokong aksi kubu ini. "KLB ini adalah cara yang konstitusional demi memperbaiki partai," kata Suko.

Serangan Suko mengusik Mega dkk. Rapat perdana kepengurusan baru, Selasa pekan silam, diisi dengan acara membahas langkah politik dan sanksi bagi para tokoh dari kubu ini. Padahal seharusnya rapat yang dipimpin Mega itu membahas personalia tiap departemen, posisi di Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Pertimbangan Partai (MPP).

Menurut Alexander Litaay, pengurus pusat PDIP meminta kubu Pembaruan membubarkan diri dan mencabut tuntutan hukum mereka. "Aksi mereka dikategorikan pembangkangan. Dalam AD/ART, kader yang membangkang bisa dipecat," kata Litaay.

Rapat memutuskan memberikan waktu satu minggu untuk menjawab ultimatum itu. "Jika tidak direspons, kami terpaksa memecat dan me-recall mereka dari legislatif," kata Litaay lagi. Sanksi ini juga berlaku bagi pengurus daerah.

Oleh gang Pembaruan, ultimatum itu dianggap angin lalu. Menurut Roy B.B. Janis, kubunya tak akan membuat kesepakatan apa pun dan tetap meneruskan gugatan hukum. "Kami hanya mau duduk bersama jika kader-kader bermasalah yang belum lima tahun itu dikeluarkan dari susunan pengurus," kata Roy.

Widiarsi Agustina, Imron Rosyid (Boyolali), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), Rofiqi Hassan (Denpasar)