DARI buku, turun ke korupsi. Tudingan inilah yang menukik ke Indra Jati Sidi. Ayunan langkahnya menuju Departemen Pertahanan terantuk protes dari Senayan. Komisi I DPR menolak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Departemen Pendidikan Nasional ini pindah kantor ke Merdeka Barat.

Adalah Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang bertekad menempatkan bekas bawahannya ketika ia masih menjadi Menteri Pendidikan ini sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Sistem Pertahanan. "Dia banyak memiliki pengalaman tentang industri pertahanan," kata Juwono. Maka, Juwono tak ragu menyorongkan nama Indra Jati ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Insinyur sipil alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu hanyalah satu dari anggota pasukan baru yang akan masuk Departemen Pertahanan. Empat pejabat akan dicopot: Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Marsekal Madya (Purn.) Suprihadi, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Mayor Jenderal (Purn.) Sudrajat, dan Dirjen Sarana Pertahanan Aqlani Maza, serta Dirjen Perencanaan Sistem Pertahanan Mas Widjaja. Nah, posisi terakhir inilah yang tengah dibuka untuk Indra Jati.

Pencalonan mantan Pembantu Rektor III ITB ini menyemburkan protes dari Senayan. Djoko Susilo menyatakan Indra Jati ditampik oleh mayoritas anggota Komisi I, yang membidangi pertahanan. "Kami minta Pak Juwono tidak menambah masalah," kata Djoko. Ia menilai Indra Jati sebagai calon yang bermasalah selama menjadi petinggi yang mengurus pendidikan SD hingga SMA.

Namanya mencelat dalam Proyek Buku Bank Dunia pada 1999-2000. Lantaran proses tender yang dituding tak transparan, ia dianggap berkroni dengan sejumlah penerbit besar dalam proyek itu. Investigasi majalah Tempo, September 2000, menemukan kejanggalan soal pengadaan buku pelajaran anak sekolah ini. Atas dasar laporan itu, Bank Dunia menegur sejumlah penerbit yang disinyalir terlibat. Laporan Bank Dunia itu bahkan dipublikasikan secara terbuka dalam situs badan dunia tersebut. Kepada Tempo, Indra membantah. "Tidak satu sen pun uang itu dikorupsi. Malah, kami bisa menghemat Rp 150 miliar untuk negara," katanya (lihat Tempo 5 September 2000).

Menjadi Ketua Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran pada 2003, Indra Jati meloloskan delapan penerbit mendapat proyek pengadaan buku senilai Rp 150 miliar. Lembaga swadaya masyarakat Peduli Pendidikan Bangsa mengungkap adanya kolusi dan penggelembungan dana dalam proyek ini. Waktu itu Indra Jati berniat menggugat balik. "Kalau memang ada unsur KKN dan mark-up di tempat lain, kok kita dibawa-bawa?" katanya.

Tak cuma dua kasus itu yang menghambat jalan Indra Jati. DPR juga menganggapnya tak memiliki akses yang baik di bidang anggaran Departemen Pertahanan dan TNI. Djoko Susilo membandingkan dengan pendahulunya, Mas Widjaja, yang memang berasal dari Departemen Keuangan.

Memang, sejumlah proses masih harus dilalui sebelum Indra Jati resmi menempati kantor barunya. Ia dan calon-calon lain yang disorongkan Juwono dicermati oleh Tim Penilai Akhir pejabat eselon I. Salah satu anggota tim ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Menteri Pertahanan, tudingan korupsi kepada Indra Jati kini tengah ditelusuri BIN. "Kalau temuan BIN mengatakan dia bermasalah, tentu tak akan dipilih oleh Presiden," kata Juwono. Sebaliknya, kata mantan Duta Besar Indonesia di Inggris Raya itu, jika tak terbukti bersalah secara hukum, Indra Jati tetap layak diusung ke posisi baru.

Juwono juga tak setuju koleganya sesama orang kampus ini dianggap miskin ilmu pertahanan. Indra Jati paham betul tentang industri pertahanan?baik teknologi, perakitan, maupun permesinan?selama di ITB. Isu yang beterbangan, kata Juwono, tak lebih dari persaingan berbagai kalangan?termasuk partai politik?untuk menggaet posisi itu.

Pertarungan belum berakhir. Kabar yang merebak, Presiden sebenarnya telah meneken keputusan untuk sejumlah nama. Namun, itu tak segera diumumkan lantaran tak memuaskan Juwono. Seorang anggota Tim Penilai Akhir kepada Tempo mengatakan pernah meminta agar Juwono mengalah. Tapi Juwono tak menggubris.

Pak Menteri tak menyanggah bahwa keppres itu telah tiba di mejanya. Ia belum menyiarkan berita ini karena "masih harus berkonsultasi ke Presiden" dan "ada kemungkinan penggodokan ulang".

Andari Karina Anom, Agus Supriyanto, Dimas Adityo