GENDERANG perlawanan menentang kebijakan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mulai ditabuh. Sebanyak 17 anggota Partai Buruh di parlemen Inggris menandatangani deklarasi mendesak pemerintah Inggris segera mengakhiri pendudukan di Irak selepas perang. Partai pendukung Blair di parlemen ini sengaja membuat deklarasi itu agar popularitas calonnya pada pemilu 5 Mei tidak merosot. "Perang dan pemimpin (Blair) adalah faktor terbesar untuk melaju ke pemilu," kata pengacara Partai Buruh, Alan Simpson, seperti dikutip surat kabar The Independent pekan lalu.

Deklarasi Partai Buruh dilontarkan setelah Komisi Pertahanan di parlemen Inggris pada pekan sebelumnya menduga pasukan Inggris tetap berada di Irak hingga tahun depan. Komisi mengecam Blair dan mempertanyakan alasan pasukan Inggris masih dipertahankan di Irak. Bukan mustahil desakan itu mempengaruhi masa depan popularitas Blair. Partai Buruh khawatir laporan Komisi bakal mengancam pemilu mendatang.

Tekanan sejatinya sudah menghadang Blair sejak Februari lalu. Ribuan warga Inggris turun ke jalan hampir di semua kota di Inggris untuk menentang invasi ke Irak. Mereka berpawai dan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung parlemen serta Kedutaan Besar Amerika Serikat di London. Promotor aksi memperingati hari jadi ke-2 Koalisi Antiperang ini adalah Stop The War Coalition dan Campaign Nuclear Disarmament.

Permintaan Washington agar Inggris menempatkan pasukan di Bagdad Selatan, wilayah yang selama ini ditempati pasukan Amerika Serikat, menimbulkan banyak pertanyaan di London. Permintaan pada awal Februari itu membangkitkan perdebatan sengit di dalam maupun di luar gedung parlemen. Partai Buruh merasa pasukan Inggris hanya bertugas membereskan kekacauan yang ditimbulkan sepeninggal pasukan Amerika.

Wilayah Bagdad Selatan tak lagi dijaga cukup pasukan. Amerika mengalihkan pasukannya ke wilayah segitiga Sunni untuk menghantam kaum perlawanan Irak di kota-kota seperti Fallujah. Satuan Black Watch dari Inggris harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika. Anggota parlemen di London merasa kecolongan. Pemerintah dianggap buru-buru mengambil tindakan tanpa izin parlemen.

Charles Kennedy, pemimpin Partai Liberal Demokrat—partai oposisi kecil di Inggris—menilai langkah Inggris hanya untuk mengkampanyekan George W. Bush menjadi presiden pada tahun lalu. Saat itu, Bush ingin menghantam habis gerakan perlawanan Irak untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein.

Kritik juga datang dari Partai Konservatif—partai oposisi terbesar—yang menilai tugas pasukan Inggris di Irak telah berubah. Di Irak, pasukan Amerika tampil berkekuatan penuh, cenderung arogan dan menggunakan senjata berat untuk mencapai tujuan. Eropa sebaliknya, memilih pendekatan diplomatik, berunding dan berusaha meyakinkan orang Irak. "Pemerintah harus jernih dalam mengambil langkah," kata Dominic Grieve dari Partai Konservatif kepada BBC.

Setelah pasukan Spanyol hengkang dari Irak, kehadiran pasukan Eropa kian menipis. Blair sebagai pendukung kuat Washington dalam invasi ke Irak pada Maret dua tahun lalu masih menuruti permintaan Bush. Pasukan Inggris masih bertahan di Irak. Saat ini pasukan Inggris yang masih ada di Irak sekitar 8.600 personel, sementara tentara Amerika berjumlah 150 ribu.

Melihat besarnya kritik dalam parlemen, risiko Blair tidaklah kecil. Meski didesak habis-habisan, ia tetap menolak tekanan. Tentara Inggris akan tetap bertahan sampai militer Irak dapat mengendalikan kondisi keamanan. Blair tetap yakin bakal menang dalam pemilu mendatang.

Eduardus Karel Dewanto (AP/AFP/Sunday Herald/Reuters)