Paiton I bisa dibilang adalah proyek listrik swasta yang paling bermasalah. Beroperasi 8 Juli 2000, PLTU Paiton I, yang berkapasitas 2 x 615 megawatt, dibangun oleh PT Paiton Energy. Banyak pihak yang meragukan besaran nilai proyek Paiton I. Paiton Energy menganggarkan US$ 2,5 miliar untuk membangun pembangkit tenaga uap itu. Namun, lembaga konsultan asal Kanada, Lavalin, yang disewa PLN, menyatakan nilai proyek tersebut paling tinggi hanya US$ 1,4 miliar.

Setelah melewati negosiasi super-alot selama berbulan-bulan, PLN sebagai pembeli tunggal listrik Paiton I berhasil menurunkan harga jual. Sementara dalam kontrak lama harga listrik Paiton I US$ 8,5 sen per kWh, harga setelah negosiasi turun menjadi US$ 4,93 sen. Meskipun demikian, PLN toh tetap harus menanggung selisihnya dengan cara mencicilnya sebagai utang US$ 4 juta per bulan selama 30 tahun kontrak.

Bukan hanya itu. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan PT Paiton Energy banyak mendapat perlakuan istimewa dari para pejabat negara waktu itu. Pertama, PT Paiton dengan mitra lokal PT Batu Hitam Perkasa milik Hashim S. Djojohadikusumo ditunjuk langsung, meski ada peminat lain, yaitu konsorsium PT Bimantara Bayu Nusa dan Energy International.

Kedua, adanya jaminan pemerintah atas arus kas PLN lewat surat Menteri Keuangan pada 29 Januari 1993. BPKP menilai penerbitan surat itu ibarat menjamin arus kas Paiton karena dalam kontrak ada klausul PLN wajib membeli (take or pay) listrik dari Paiton I. Ketiga, Menteri Pertambangan dan Energi pada 1 Februari 1993 menjamin pasokan batu bara ke Paiton I. Ketika itu, PT Bukit Asam diharuskan menjual 13,5 persen hasil produksinya ke PT Batu Hitam Perkasa.

MSU