Orang jadi lebih tidak rela harga BBM dinaikkan jika kebocoran dan korupsi di Pertamina dibiarkan saja. Sudah lama sebutan Pertamina disenapaskan dengan kebocoran, pemborosan, korupsi. Salah satu keberatan menaikkan harga minyak?yang dipakai sebagai alasan oleh beberapa fraksi di DPR?ialah penjelasan struktur biaya produksi BBM dan audit Pertamina belum dilakukan pemerintah.

Laporan investigasi majalah ini (lihat halaman 63) membenarkan bahwa kebocoran distribusi BBM dan dugaan korupsi memang telah lama ada. Kerugian negara sangat besar, dan hal yang sama tetap berlangsung sampai sekarang. Nilainya, menurut perhitungan di atas kertas, mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Umumnya kecurangan terjadi dalam proses distribusi BBM, dan dalam mempermainkan mutu serta harga BBM yang diimpor dan diolah di Indonesia. Penyelewengan lain ialah menyelundupkan BBM yang disubsidi ke luar negeri atau menjual untuk keperluan industri.

Jalur distribusi yang amat panjang membuka peluang BBM menguap di banyak titik perjalanan pengangkutannya. Mulai dari pengapalan sampai ke kilang pengolahan, diangkut ke depot, lalu pembagiannya dengan truk tangki menuju pompa bensin, semua rawan pencurian. Impor BBM berupa bensin premium dengan oktan tinggi kemudian dijual?setelah diolah sedikit?sebagai pertamax dengan harga melambung. Penyelundupan minyak tanah ke luar maupun ke dalam negeri untuk industri dilakukan karena ada kesenjangan antara harga BBM subsidi dan harga pasar.

Harga seliter minyak tanah dengan subsidi Rp 700, sedangkan harga untuk industri Rp 2.200. Selisihnya dinikmati para penyeleweng, dan penyelundupan dilakukan dalam jumlah besar-besaran. Jumat pekan lalu Presiden mengadakan rapat mendadak mempersiapkan pembentukan tim yang menanggulangi kelangkaan dan membubungnya harga minyak tanah di beberapa daerah. Semrawutnya distribusi minyak memang memerlukan penertiban yang lebih terorganisasi.

Dulu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kabinet Abdurrahman Wahid, dibentuk Tim Terpadu Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pelayanan BBM (Timdu BBM). Tim ini berjalan tiga tahun, kemudian dengan alasan kurang jelas?ada dugaan karena politik dan motif vested interest?dibubarkan pada 2004 oleh Presiden Megawati. Kalau sekarang didiamkan, akan timbul kecurigaan bahwa ada kesengajaan. Sebab, pemegang kekuasaan saat ini?Presiden Yudhoyono dan Menteri Energi Purnomo Yusgiantoro?tahu betul seluk-beluk penyelundupan, kebocoran, dan korupsi BBM ini. Jika mereka ayal bertindak, bisa timbul sangkaan ada kepentingan yang tersangkut.

Setelah mengungkap segalanya, kenyataan tetap tak berubah bahwa harga BBM tidak bisa tak dinaikkan. Dalam pengamatan seorang ahli perminyakan, andai kata biaya kebocoran dan korupsi disingkirkan, pemborosan dan porsi keuntungan Pertamina juga dihapus dari kalkulasi, harga jual BBM tak pelak masih harus naik saat ini. Alasannya sederhana tapi pasti, yaitu harga minyak dunia begitu tinggi, lebih dari US$ 50 tiap barel. Indonesia adalah pengimpor minyak, sehingga tak bisa mengelak dari tekanan harga ini.

Namun itu tak berarti upaya melakukan efisiensi dan menyumbat kebocoran tak ada gunanya. Hasilnya akan menyebabkan orang lebih rela membayar, karena percaya bahwa harga didasarkan pada struktur biaya yang wajar. Timdu BBM perlu segera diaktifkan kembali.