Tayangan sidang pleno DPR yang berlangsung ricuh, Rabu pekan lalu, menjadi tontonan paling favorit di televisi mana pun. Orang menonton dengan berbagai macam emosi. Ada yang marah karena tak pernah menduga para anggota DPR melakukan aksi dorong-mendorong seperti itu. Ada yang malu, bagaimana mungkin bapak-bapak yang berpakaian perlente—juga tampak seorang ibu berjilbab—saling rangkul untuk memisahkan yang mana kawan dan yang mana lawan, agar tidak berkelahi. Namun tak sedikit pula yang tertawa menyaksikan adegan paling konyol dalam sejarah parlemen Indonesia itu, karena teringat pada ucapan K.H. Abdurrahman Wahid, yang tatkala menjadi Presiden RI menyebut DPR sebagai "taman kanak-kanak".

Terlepas dari longgarnya seleksi partai dalam merekrut anggota DPR, sidang pleno yang amburadul sudah menunjukkan mutu DPR yang merosot. Mereka sudah tidak bisa lagi mengadu argumentasi dengan cara yang lebih sopan. Lihat saja tingkah laku mereka saat berbicara, banyak kata tak pantas diucapkan di depan umum. Belum lagi lagaknya, ada yang berkacak pinggang, ada yang menuding. Dan ketika ada seseorang yang menjadi "pelopor" berani meloncat ke lantai depan meja pimpinan lalu menggebrak pimpinan sidang dengan cara-cara preman pasar, kegaduhan pun terjadi. Mereka sudah lupa dengan jas dan dasinya, mereka mungkin kembali ke habitatnya yang lama: saling mencaci, saling mendorong, saling menuding. Ada yang berteriak "kalian kampungan"—padahal orang kampung tak ada yang seburuk itu jika mengadakan pertemuan.

Memang, kalau dibandingkan dengan parlemen Korea atau Taiwan, yang anggotanya sampai adu jotos dan melempar kursi, ulah anggota DPR kita masih belum rusak parah. Tapi, bukankah kita konon mewarisi budaya adiluhung? Lagi pula, masyarakat kita selalu mencontoh pemimpinnya dalam berperilaku. Kalau lembaga tinggi negara bersidang dengan cara-cara seperti ini, jangan salahkan kemudian jika lembaga di daerah menirunya dengan cara yang lebih rusak. Karena itu, kita harus sepakat menyebut persidangan pekan lalu itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diulang.

Memaksakan pendapat dengan cara brutal hanya akan membuat rakyat antipati: benarkah mereka berjuang untuk rakyat? Kelompok yang menolak kenaikan harga BBM selalu mengatasnamakan rakyat, seperti halnya aksi demo mahasiswa yang membakar ban, membakar foto presiden dan membajak truk tangki, semuanya berdalih membela rakyat. Kelompok yang menyetujui kenaikan harga BBM juga mengatasnamakan rakyat. Kalau BBM disubsidi terus-menerus, dari mana pemerintah memperoleh uang lebih untuk memperbaiki sarana kehidupan rakyat? Jika kedua kelompok yang sama-sama membela rakyat ini tak bisa mengambil kesimpulan lalu sidang berlarut-larut, rakyat bisa curiga, jangan-jangan itu disengaja untuk "mengumpulkan uang sidang lebih banyak", sementara nasib rakyat tetap menggantung.

Padahal rakyat membutuhkan kepastian. Tetapi kepastian seperti apa yang akan terjadi? Tak ada yang bisa memprediksi. Kalau DPR akhirnya sepakat menolak kenaikan harga BBM, dan pemerintah bersedia mencabut kenaikan itu, apakah harga-harga yang sudah naik bahkan sebelum kenaikan BBM itu akan otomatis turun? Kalau harga tidak turun, apakah DPR akan kembali "mengganggu" pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok? Kalau begini terus, DPR akan menjadi lembaga yang hanya bisa "menyalahkan".

Menjadi oposisi tidak harus selalu menyalahkan dan berseberangan. Sebuah partai ketika sedang memerintah ikut menyusun kebijakan mencabut subsidi BBM, ketika berbalik menjalankan tugas sebagai oposisi di parlemen menolak pencabutan subsidi. Itu bukanlah partai yang konsisten dalam perjuangan. Rakyat yang semakin cerdas akan mencap partai itu lebih menyimpan dendam karena gagal kembali memerintah. Oposisi yang baik adalah yang kritis terhadap pemerintah, menjadi pengawas kebijakan pemerintah, namun tetap berjalan seiring untuk perbaikan nasib rakyat.

PDI Perjuangan memiliki peluang paling layak mengemban tugas sebagai oposan di parlemen. Partai besar lainnya mempunyai wakil yang duduk di kabinet, dan bisa jadi rikuh menentang kebijakan pemerintah. Tentu tak elok berseberangan dengan pemerintah, kecuali berani menarik wakilnya di kabinet. PDIP tak punya beban itu. Cuma, yang jadi masalah, bagaimana menempatkan diri sebagai oposan yang elegan, punya prinsip yang konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau menjalankan fungsi oposisi itu dengan cara "ngajak berantem melulu", akan kentara sekali sasaran yang ingin dituju, bukan kepentingan rakyat tetapi menjatuhkan pemerintahan dan merebutnya, jika bisa. Padahal oposisi diperlukan bukan untuk menjatuhkan pemerintah atau beraksi adu gertak di layar televisi. Mereka sekadar penyalur aspirasi rakyat.