MALAM telah kisut, tapi lampu-lampu di lantai tiga Gedung Nusantara III DPR/MPR Senayan masih terang-benderang. Di ruang rapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belasan anggota partai itu masih memelekkan mata. Di sana, adu argumentasi tentang pro-kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berlangsung seru. "Kami sedang merumuskan strategi menyampaikan sikap kepada konstituen," kata anggota Fraksi PKS, Suryama M. Sastra.

Bagi PKS, konstituen adalah kata kunci. Maklumlah, partai Islam itu dikenal sebagai partai kader. Para pengikutnya selalu setia pada perintah pemimpin. Demonstrasi PKS umumnya selalu berhasil memutihkan Jakarta dengan ribuan jilbab para pendukungnya.

Terhadap isu kenaikan harga BBM, anggota parlemen PKS bimbang: sebagai salah satu partai penyokong Susilo Bambang Yudhoyono, mereka mesti mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi empat kader partai mereka diangkat menjadi menteri. Tapi, di bawah, kader bersuara lain: seperti kebanyakan rakyat, anggota PKS menjerit karena lonjakan harga akibat kenaikan harga BBM itu.

Itulah sebabnya organisasi onderbouw PKS seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) rajin bergerak menentang beleid pemerintah itu. Saat menemui Fraksi PKS di DPR dua pekan lalu, mereka mempertanyakan seniornya. "Jangan-jangan Fraksi PKS tidak lagi berpihak dan peduli kepada rakyat kecil," kata Rahman Toha, juru bicara KAMMI Pusat. Sebagai simbol keprihatinan, demonstran menghadiahkan seekor ayam kepada Ketua Fraksi PKS Untung Wahono. "Itu hanya simbol. Kami berharap Fraksi PKS tidak lupa kepada konstituen gara-gara bergabung dalam koalisi," kata Ketua KAMMI Pusat, Yuli Widiastono.

Karena dorongan dari bawah yang begitu besar, PKS memilih setia pada konstituennya. Pemerintah menyadari itu. Tak lama setelah kenaikan BBM diumumkan, Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi beberapa kali mengontak para petinggi PKS. Misalnya pejabat sementara Presiden PKS Tifatul Sembiring, Sekjen Anis Matta, dan Wakil Ketua Fraksi Zulkieflimansyah. Melihat aksi demo KAMMI yang militan serta sikap beberapa anggota fraksi yang keras menentang kenaikan BBM, Presiden sempat mempertanyakan sikap mereka sebagai mitra koalisi.

Tapi, menurut Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, pihaknya bulat tekad. Mantan Presiden PKS itu menganggap penolakan atas kenaikan harga BBM tidak melanggar nota kesepakatan PKS dengan Yudhoyono saat menggalang koalisi dulu. Sebab, salah satu poin kesepakatan mereka, PKS tetap akan kritis terhadap pemerintah. "Apalagi sebagai mitra koalisi, kami tak pernah diajak bicara ketika pemerintah akan menaikkan harga BBM," kata Zulkieflimansyah.

Penolakan atas kenaikan BBM terus berlanjut dalam rapat-rapat paripurna maraton DPR. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat konsultasi, dibuatlah dua opsi. Pertama, menolak beleid pemerintah itu dan akan memprosesnya di Panitia Anggaran. Kedua, pemungutan suara untuk menentukan sikap menerima atau menolak. PKS memilih yang pertama, karena di sana ada kata "menolak kenaikan BBM".

Namun rupanya dalam sidang Rabu lalu, telah terjadi perubahan dari opsi yang telah disepakati. Kata-kata "menolak kenaikan BBM" pada opsi pertama dihilangkan. "Beruntung" bagi PKS, parlemen kemudian ricuh dan kedua opsi itu tak jadi dibicarakan. "Ini blessing in disguise," kata Suryama. Senin pekan ini, DPR kembali bersidang dan siap dengan opsi tegas menolak kenaikan harga BBM.

Sebagian pengurus PKS?terutama yang sejak awal menolak harga BBM naik?menarik napas lega. Bagaimanapun konstituen tetap nomor satu. "Jika salah langkah, bukan tak mungkin simpati konstituen pada Pemilu 2009 akan menyurut," kata Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Mashadi.

Hanibal W.Y. Wijayanta