Yakinkah Anda pemerintah dapat mempertahankan Pulau Ambalat? (10-16 Maret 2005)
Ya
	62,84%	482
Tidak
	31,55%	242
Tidak tahu
	5,61%	43
Total	100%	767

Indonesia dan Malaysia saling bersikukuh dan tak mau berkompromi dalam soal Blok Ambalat. Kedua negara Asia Tenggara ini saling mengklaim memiliki wilayah perairan di Laut Sulawesi itu. Namun, pemerintah kedua negara tidak menghendaki konfrontasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, perselisihan batas negara bukan hanya terjadi dengan Malaysia, tapi juga dengan negara lain. Karena itu, di samping secara bilateral dengan Malaysia, Indonesia akan melakukan perundingan dengan negara lain.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi juga mengatakan hal yang sama. ?Saya tidak ada niat untuk berperang dengan Indonesia. Kalau saya berniat perang, maka saya akan ciptakan suasana perang. Karena kawasan Ambalat masing-masing dipertikaikan, maka akan kita bicarakan se-cara baik-baik (diplomasi),? ujarnya di kantornya setelah bertemu delegasi Majelis Ulama Indonesia, Senin pekan lalu. Dubes Indo-nesia untuk Malaysia, Rusdihardjo, menambahkan bahwa masalah tersebut akan diselesaikan dalam pertemuan antara pejabat Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada pekan ini.

Berlainan dengan medan diplomasi, di lapangan Indonesia telah mengerahkan tujuh kapal perang dan empat pesawat temput F-16. Malaysia pun mengirimkan armadanya di sekitar wilayah Blok Ambalat itu. Meskipun armada perang kedua negara tidak saling melakukan provokasi, toh suasana panas ini menjalar ke masyarakat.

Kendati demikian, tidak sedikit responden yang yakin persoalan ini bisa diselesaikan dengan damai. ?Persoalan ini harus diupayakan selesai lewat jalur diplomatis,? kata Ronnie, responden Tempo di Balikpapan. Namun, dia juga minta pemerintah waspada sekaligus siaga menghadapi perang. Sebagian besar responden juga yakin bahwa pemerintah akan mampu mempertahankan Ambalat. Hanya sepertiga responden yang ragu. Salah satunya Gesuri dari Bandung. ?Negosiator kita lemah. Saya juga tidak yakin militer kita akan mampu menghadapi Malaysia,? katanya.

Indikator Pekan Ini: Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa pekan lalu, enam fraksi menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM sejak 1 Maret 2005. Keenam fraksi tersebut adalah PDIP, PKB, PKS, PAN, PBR, dan PDS. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi secara tegas mendukung kebijakan tersebut. Fraksi PPP dan Partai Golkar tidak secara tegas memberi dukungan, tapi mengaku dapat memahami kebijakan tersebut. Sayangnya, perbedaan pendapat yang mestinya biasa di gedung parlemen berujung ricuh. Sejumlah anggota DPR saling dorong. Sekitar pukul 21.00, Ketua DPR Agung Laksono yang memimpin langsung rapat memutuskan untuk menghentikan sidang karena fraksi-fraksi tak berhasil mengambil kesepakatan tentang perlu-tidaknya rapat paripurna menghasilkan sikap politik institusi, menolak atau menerima kenaikan harga BBM. Menurut Anda, seriuskah anggota DPR menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com