WARGA miskin di Banten jangan berharap bisa mendapat kompensasi cepat. Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS) Kabupaten Serang belum rampung mendata warga miskin. ?Dari 34 kecamatan di Kabupaten Serang, beberapa belum menyerahkan data,? kata Ketua BKPKS Kabupaten Serang, Imat Fathoni.

Warga miskin di Kabupaten Serang mencapai 84 ribu keluarga. Ini masih data sementara. Jika setiap keluarga beranggotakan 3-4 jiwa, berarti ada sekitar 300 ribu jiwa warga miskin. Sialnya, jika pun pendataan selesai, masih ada masalah lain yang tak kurang pelik, yakni alokasi dana kompensasi. ?Pemerintah pusat hanya memberi kuota 160 ribu jiwa untuk Kabupaten Serang,? katanya.

Tak cuma soal itu. Pemerintah Provinsi Banten berharap bisa ikut mendesain penyaluran dana. ?Kami tidak ingin penyaluran dengan cara lama. Pemerintah pusat bekerja sendiri, orang daerah tidak tahu apa-apa,? kata Kurdi Matin, Kepala Biro Humas Banten. Dia menyatakan belum ada penjelasan komprehensif soal teknis penyaluran dan besaran nilai yang akan diterima setiap daerah. Pemerintah daerah hanya tahu dana akan disalurkan ke empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan beras murah.

Jika tidak ada penjelasan lanjutan, Kurdi khawatir bakal terjadi tumpang tindih dengan program daerah. Banten sendiri memiliki program bantuan dana ke desa miskin yang nilainya mencapai Rp 20 juta per desa.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Tangerang. Mereka berharap pemerintah pusat menambah penerima kompensasi BBM di sektor pendidikan. Mereka memprediksi penerima kompensasi bertambah. Pendataan yang sudah dilakukan menunjukkan 30 persen dari hampir 15 ribu siswa Kabupaten Tangerang pantas mendapat dana kompensasi itu, sedangkan jatah untuk Tangerang hanya bisa menjangkau 10 persennya.

LT, Faidil (Banten), Joniansyah (Tangerang)