Harga Minyak Kembali Melonjak

Tekanan subsidi bahan bakar minyak (BBM) belum sepenuhnya hilang kendati harga BBM dinaikkan per 1 Maret. Kali ini, tekanan datang dari pasar minyak mentah dunia. Pada perdagangan Kamis pekan lalu di Bursa New York, harga komoditas yang dijuluki emas hitam ini untuk pengiriman April kembali menanjak naik ke posisi US$ 56,45. Di Bursa London, jenis brent juga naik US$ 0,95 menjadi US$ 54,8.

Kenaikan itu terjadi lantaran menipisnya pasokan minyak di Amerika Serikat dan menurunnya kemampuan negara-negara eksportir minyak yang tergabung dalam OPEC. Dalam pertemuan di Isfahan, Iran, Rabu pekan lalu, organisasi negara-negara produsen minyak itu sepakat menaikkan produksi 500 ribu barel per hari dari produksinya yang sekarang 25 juta barel per hari. Keputusan ini akan ditinjau lagi Mei mendatang.

Namun, para analis mengatakan penambahan produksi ini tidak akan mampu menyetop kenaikan harga. "Ini bukan sekadar persoalan menurunkan harga, tapi bagaimana menghentikan harga minyak meroket," kata Yasser Elguindi dari Medley Global Advisers seperti dikutip The International Oil Daily Website. Bagi Indonesia, tingginya harga minyak mentah ini bakal menyulitkan pemerintah karena harga patokan minyak mentah dalam APBN 2005 kemungkinan akan diubah hanya sampai US$ 35 per barel. Jika terus bertahan di atas US$ 35, subsidi BBM akan terus membengkak.

Indonesia Melobi India

Indonesia akan melobi India agar menurunkan tarif bea masuk untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sejak 15 Februari silam, India menaikkan bea masuk CPO menjadi 80 persen, sehingga bea masuk yang semula US$ 295,1 per ton naik menjadi US$ 320. Indonesia perlu melobi India karena "negeri Bollywood" ini merupakan pasar utama Indonesia. Setiap tahun Indonesia rata-rata mengekspor CPO 2 juta ton. Selain India, pasar utama CPO Indonesia adalah Cina. Tim lobi Indonesia yang dalam waktu dekat akan ke India itu dipimpin Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Anton mengatakan, timnya telah menyiapkan lima langkah negosiasi dengan Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perlindungan Konsumen India. Sikap optimistis menghinggapi tim karena India juga punya kepentingan pasar di Indonesia seperti produk daging, susu, dan gula. Salah satu langkah itu adalah Indonesia akan menawarkan komoditas yang mungkin bisa dipertukarkan dengan penurunan bea masuk tersebut. Indonesia memperkirakan India akan meminta pembukaan keran impor produk daging, susu, dan gula. "Daging dan susu mereka selama ini kita tolak karena terkait dengan penyakit mulut dan kuku," ujarnya.

Flu Burung Menyerang Indonesia

Amuk flu burung rupanya belum tuntas di negeri ini. Awal tahun ini, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan terkena wabah penyakit yang menyerang hewan unggas ini. Sampai pekan lalu sudah 24 ribu ternak ayam yang mati. Namun, tak seperti masa-masa sebelumnya, kali ini pemerintah cukup sigap menghadapi ancaman flu yang bisa membunuh jutaan unggas ini. Departemen Pertanian menyatakan stok vaksin flu burung masih lebih dari cukup. Stok vaksin pembunuh virus mematikan hewan unggas itu masih 50 juta dosis.

Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian, Warsito, mengatakan pemerintah juga punya 128 juta dosis cadangan yang sudah disebarkan ke semua provinsi yang tertular flu burung. Dengan begitu, setiap pemerintah daerah punya penangkalnya jika terkena amuk ini. Untuk Sulawesi Selatan saja sudah dikirim 200 ribu dosis. "Tahun ini kami menganggarkan Rp 3 miliar untuk vaksin dan operasi," ujar Warsito kepada Khairunnisa dari Tempo, Kamis pekan lalu.

Cemex ke Arbitrase (Lagi)

Pertarungan memperebutkan PT Semen Gresik belum juga usai, bahkan kian panas. Sengketa yang melibatkan Cemex Asia Holdings Ltd. dan pemerintah kembali bergulir ke pengadilan ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Sidang arbitrase ini dijadwalkan akan berlangsung di Washington, DC, Amerika Serikat, 28-30 Juli mendatang. Kabar itu dikirim PT Cemex Indonesia dalam siaran tertulisnya pekan lalu.

Menurut Cemex Indonesia, sedianya sidang digelar 27 Januari 2005. Namun, sidang tersebut ditunda agar sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Cemex dan pemerintah sempat berencana menandatangani nota kesepahaman penyelesaian sengketa pada 25 Januari lalu, tapi gagal tanpa alasan yang jelas. Gugatan ke arbitrase dilayangkan Cemex karena raksasa semen asal Meksiko itu menilai pemerintah telah lalai memenuhi perjanjian jual-beli saham Semen Gresik pada 1998.

Pemerintah pun siap meladeni pertempuran itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tetap tidak akan melepas kepemilikan sahamnya di Semen Gresik. "(Pemerintah) sangat siap (maju ke sidang arbitrase) karena tidak punya kesalahan," katanya. Ketua Tim Negosiasi Pemerintah, Roes Ariawijaya, menambahkan pintu negosiasi di luar pengadilan tidak berarti lantas tertutup. Sebab, proses negosiasi dan arbitrase bisa berjalan seiring.

Kabar dari Hong Kong

Kepastian itu berembus dari Hong Kong, Cina. Diwawancarai sebuah stasiun televisi lokal, Menteri Negara Urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto mengaku sudah meneken surat keputusan pergantian jajaran direksi PT Garuda Indonesia. Dalam surat yang diteken Selasa pekan lalu itu, pemerintah mengangkat Emirsyah Satar menjadi Direktur Utama Garuda dan Abdul Gani sebagai komisaris utama.

Emirsyah bukan orang baru bagi Garuda. Pada 1998-2002, Wakil Direktur Utama Bank Danamon ini pernah menjadi Direktur Utama Garuda mendampingi Abdul Gani, yang ketika itu direktur utama. Abdul Gani menggantikan Marsillam Simanjuntak. Bersama Emirsyah, Sunarko Kuntjoro dilantik menjadi direktur teknik dan Agus Priyanto sebagai direktur niaga. Kedua orang ini merupakan pejabat karier di perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia itu.

Pengangkatan Emirsyah agaknya dilakukan untuk membenahi keuangan Garuda yang amburadul. Saat ini perusahaan penerbangan milik pemerintah itu masih memiliki sisa utang US$ 828 juta. Selain itu, arus dana Garuda sampai akhir Maret 2005 kemungkinan akan negatif sekitar US$ 17 juta. Di samping itu, Garuda juga banyak merugi di jalur internasional. Pekerjaan rumah berjibun itulah yang harus dihadapi Emirsyah, yang akan dilantik Senin pekan ini.

Pengawasan Intensif buat BPI

Konsorsium Bank Bukopin menyuntikkan dana segar Rp 200 miliar ke Bank Persyarikatan Indonesia (BPI). Namun, bagi Bank Indonesia, suntikan tersebut masih belum cukup untuk memasukkan bank yang memiliki kaitan erat dengan Muhammadiyah ini ke status bank dalam pengawasan normal. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan lalu hanya mengubah status BPI dari status bank dalam pengawasan khusus menjadi dalam pengawasan intensif. Artinya, bank sentral menilai BPI masih punya potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.

Jika tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial, bank bersangkutan bisa kembali dimasukkan ke pengawasan khusus. Menurut Kepala Biro Humas BI, Erwin Riyanto, perubahan status BPI karena lembaga keuangan ini sudah memenuhi kewajiban pemenuhan modal minimum. Sejak masuk pengawasan khusus pada September 2004, kata Erwin, BPI telah melakukan beberapa langkah penyehatan. Selain setoran modal, BPI juga menyelesaikan kredit seret Rp 146,2 miliar. "Langkah penyehatan ini dilakukan oleh Bank Bukopin dan investor lainnya," kata Erwin. BPI nantinya akan diarahkan menjadi bank syariah.

Terima Tawaran Moratorium

Pemerintah menerima tawaran negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club. Tawaran itu berupa moratorium atau penundaan pembayaran utang luar negeri US$ 2,6 miliar (sekitar Rp 24,18 triliun) selama satu tahun. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, mengatakan Indonesia menerima tawaran tersebut karena Paris Club sama sekali tidak mensyaratkan Indonesia harus kembali mengikuti program Dana Moneter Internasional (IMF) dan asas komparabilitas utang swasta, sehingga meringankan keuangan negara.

Menurut Sri, tidak adanya dua syarat itu karena pemberian moratorium utang terkait dengan bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, yang meluluh-lantakkan Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah kini sedang menghitung beban pembayaran utang pasca-moratorium karena penundaan itu hanya mengalihkan beban pada 2006 dan tahun-tahun selanjutnya. Moratorium ini, kata Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Achmad Rochjadi, akan menurunkan defisit pada tahun ini dari 1,3 persen menjadi 1 atau 0,9 persen saja.

Obligasi Dolar

Pemerintah mulai menawarkan obligasi senilai US$ 1 miliar kepada investor di Hong Kong, Singapura, Amerika Serikat, dan Eropa kemarin. Tahun lalu, obligasi pemerintah US$ 1 miliar laku keras. Ketika itu total penawaran yang masuk mencapai US$ 4,16 miliar. Pasar obligasi pada saat itu memang sedang bagus-bagusnya. Kini, kondisinya jauh berbeda. Sekarang, kata Direktur PT Trimegah Sekuritas, Desimon, harga obligasi di pasar luar negeri sedang merosot dan banyak obligasi yang beredar di pasar lantaran hampir semua negara Asia menerbitkan surat utang ini. Pasar obligasi juga dipengaruhi suku bunga AS yang diprediksi terus naik.

Menurut Lin Che Wei, anggota tim penjajakan obligasi yang ikut ke Hong Kong, faktor eksternal itu ditengarai membuat investor Hong Kong belum menunjukkan minat. "Investor hanya mendengarkan penjelasan detail soal penjualan ini," ujarnya. Surat utang yang ditawarkan itu kemungkinan berjangka waktu sepuluh tahun, sama seperti obligasi tahun lalu. Penjajakan obligasi ini dilakukan dua tim. Tim pertama dipimpin Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sugiharto, yang memulai presentasi di Hong Kong. Tim kedua dipimpin Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Darmin Nasution, yang memulai presentasi di Singapura.